Walau Ada Iming-iming Investasi, MUI Minta RI tak Tergoda Buka Hubungan dengan Israel

JAKARTA (KRJogja.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong Pemerintah tetap berpegang amanat konstitusi. Bahkan Indonesia harus lebih tegas menyuarakan di dunia internasional tentang posisioning Bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya. Untuk itu, MUI meminta Pemerintah Indonesia tidak bergeming dengan adanya desakan agar Pemerintah Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang disuarakan negara tertentu dengan iming-iming imbalan masuknya investasi ekonomi.

 

Tausiyah menjelang akhir tahun MUI tersebut ditandatangani Ketua Umum KH Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal H Amirsyah Tambunan di Hotel Sultan, Kamis (24/12).

 

 

Disebutkan Amirsyah yang membacakan tausiyah, pergantian tahun merupakan sunnatullah dan hendaknya menjadi muhasabah bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

“Pemerintah Indonesia secara resmi tidak bergeming dengan desakan tersebut dan tetap berpegang pada garis politik bebas dan aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Namun ada beberapa pejabat pemerintah yang terus berupaya agar hal itu bisa terwujud,” ujarnya.

 

Dalam tausiyah 7 butir, MUI mengakui bila penegakan hukum yang adil, konsekwen dan konsisten masih menjadi tantangan berat bagi kehidupan kenegaraan di Indonesia selama tahun 2020. Masyarakat sebut Amirsyah masih kencang menyuarakan belum optimalnya kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum (equal before the law) dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang muncul.

 

“Karena itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong agar segera dilakukan reformasi secara mendasar terhadap semua institusi penegak hukum. Karena penegakan hukum yang adil, konsekwen dan konsisten merupakan syarat mutlak bagi sebuah bangsa yang maju,” tambahnya.

 

MUI juga memrihatinkan rendahnya keteladanan moral dari para pejabat publik masih menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri. “Kasus korupsi, kasus asusila dan kasus penyalahgunaan narkoba banyak menerpa para pejabat publik di negeri ini,” ujar Sekjen MUI. Lemahnya sistem hukum yang ada menjadikan tidak munculnya efek jera di tengah masyarakat, sehingga kasus serupa terus saja terjadi lagi.

 

Untuk itu, tambah Sekjen, Dewan Pimpinan MUI mendorong agar diberlakukan hukuman yang lebih berat bagi para pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi, tindakan asusila, dan penyalahgunaan narkoba.

“Khusus terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat public agar diberlakukan asas pembuktian terbalik dan dikenakan hukuman paling maksimal. Karena prasyarat untuk menjadi bangsa yang maju antara lain pejabat publiknya harus jujur, amanah dan selalu menjaga moralitasnya,” tandas Amirsyah Tambunan. (Fsy)

 

BERITA REKOMENDASI