Wujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia di 2024, RI Gandeng Korea

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur melakukan pra-penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Manajemen Personel (Ministry of Personnel Management), Korea, Kim Pan Suk. Kerja sama ini dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Penerapan nota kesepahaman ini dapat mendukung instansi pemerintah di Indonesia dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebagai titik kunci dalam mencapai tujuan transformasi pemerintahan berkelas dunia di 2024,” ujar Asman di kantornya, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Asman menjelaskan, SDM merupakan faktor yang sangat strategis dalam sebuah organisasi. Pasalnya, SDM menjadi aset dan potensi untuk meraih keberhasilan.

"Untuk itu, perlu didorong terus melakukan upaya reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Asman dan Kim Pan Suk berbagi pengetahuan mengenai penerapan manajemen di Indonesia maupun Korea. Dia mengatakan, Kementerian Manajemen Personel Korea bertanggungjawab dalam manajemen SDM pelayanan publik atau civil service pada instansi pusat pemerintah Republik Korea.

Dengan adanya pertemuan ini, dikatakan Asman, kedua negara mendapatkan pelajaran berharga dari inovasi kebijakan pengelolaan SDM aparatur atau PNS untuk kemajuan di negara masing-masing. Indonesia maupun Korea menjelaskan kesuksesan dan kendala yang dihadapi.

“Saya yakin bahwa sharing knowledge pada hari ini akan membawa wawasan dan inspirasi baru mengenai kepemimpinan yang maju dan manajemen perubahan ASN yang inovatif, untuk memperkuat reformasi birokrasi berkelanjutan, dan untuk menghadapi tantangan era industri baru 4.0 yang memerlukan pembelajaran dan tindakan yang kolaboratif dan kreatif,” jelasnya.

Pra-Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PANRB dengan Kementerian Manajemen Personel, Korea memuat tiga hal penting, yakni, perencanaan dan inovasi administrasi publik dalam pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen pegawai, manajemen karier dan kompetensi, manajemen kinerja, hingga sistem kompensasi, dan sistem pensiun.

Kemudian, peningkatan kualitas kebijakan tentang human capital management termasuk PNS, termasuk manajemen talenta nasional dan peningkatan integritas dan disiplin SDM, khususnya dalam program pemberantasan korupsi.(*)

BERITA REKOMENDASI