Belum Terpenuhinya Unsur Tersangka, Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Kardiansyah Afkar SH menegaskan, seharusnya Polres Sleman tak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan nomor LP/582/VIII/2018/DIY/SLEMAN yang dibuat Erika Handriati warga Kalasan Sleman. Menurutnya jika kepolisian sulit untuk memenuhi unsur ‘setiap orang’ seperti diminta kejaksaan maka seharusnya yang dihentikan adalah penetapan tersangkanya, bukan penyidikannya.

“SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang diberikan kepolisian, jaksa hanya mengatakan unsur ‘setiap orang’ yang belum terpenuhi. Kalau kepolisian mengatakan tidak ada unsur pidananya, maka akan rancu lagi,” tegas Kardiansyah Afkar di Sleman, Selasa (24/08/2021).

Dalam laporan tertanggal 31 Agustus 2018 tersebut Erika Handriati melaporkan Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta (YPIY) yang menaungi Yogyakarta Independent School (YIS) atas tindak diskriminasi yang dialami oleh anak kandungnya, Adl. Dalam proses penyidikan akhirnya penyidik menetapkan AG warga Prancis yang merupakan pengurus YPIY sebagai tersangka.

Menurut kuasa hukum, saat memasuki tahap P.19 berkas sempat tiga kali dikembalikan jaksa dengan alasan belum terpenuhinya unsur-unsur penetapan tersangka. Namun setelah itu tiba-tiba Polres Sleman mengeluarkan SP3 bernomor SP. Sidik/884/IV/2021/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/794/IV/2021 keduanya tertanggal 23 April 2021.

“Pada saat itu jaksa yakin bahwa tindak pidananya ada, hanya belum terpenuhi tersangkanya. Katakanlah belum terpenuhi, berarti penyidik harus mencari bukti-bukti lain untuk memperkuat AG sebagai tersangka, bukan malah menghentikan penyidikan,” imbuhnya.

Jika memang unsur-unsar AG sebagai tersangka tidak terpenuhi dalam penyidikan kasus ini, maka menurut Kardiansyah Afkar yang dihentikan adalah penetapan tersangkannya. Setelah itu kepolisian harus mencari bukti tambahan untuk memperkuat penetapan tersangka atau mencari tersangka lain yang dinilai bertanggungjawab atas tindak diskriminasi terhadap anak ini.

Afif Amrullah SH menambahkan ahli hukum pidana Prof Eddy Hiariej yang dihadirkan sebagai saksi dalam keterangan keahliannya pada saat permeriksaan menyatakan tindakan tersebut telah memenuhi pidana. “Prof Eddy menyatakan perbuatan itu memenuhi unsur pidana. Jadi tidak ada alasan unsur diskriminasi tidak terpenuhi,” tegasnya.

Sementara Erika Handriati menyatakan praperadilan ini ditempuh sebagai upayanya untuk mendapatkan keadilan. Ia mengungkapkan anaknya tidak diterima bersekolah lagi di YIS dengan alasan tak melengkapi pengisian formulir.

“Bahkan anak saya dikeluarkan dari sekolah saat tahun ajaran berlangsung. Ini merupakan tindak diskriminasi dengan alasan yang saya anggap mengada-ada,” jelasnya.

Ditemui terpisah tim kuasa hukum Polda DIY, Heru Nurcahya SH menegaskan SP3 yang dikeluarkan Polres Sleman adalah sah berdasarkan hukum. Sebagai pihak yang melakukan penyidikan, kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang dan dalam permasalahan ini telah mengikuti petunjuk kejaksaan. (Van)

BERITA REKOMENDASI