Bendahara YIS Divonis Bebas, Pelapor Inginkan Kasasi

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Majelas Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman akhirnya memberikan vonis bebas kepada Bendahara Yogyakarta Independent School (YIS), Supriyanto. Terdakwa tidak terbukti menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP. Vonis bebas ini tidak seperti tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa.

“Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka segala hal yang terkait dengan pembuktian perkara sebagaimana diuraikan penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa, untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut,” tegas Ketua Majelis Hakim Adhi Satrija Nugroho SH membacakan amar putusannya, Rabu (22/09/2021).

Pertimbangan hakim, terdakwa sebagai bendahara tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan staf di YIS guna memasukan nilai dalam ijazah. Kewenangan tersebut seharusnya dimiliki oleh kepala sekolah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan akademik maupun administrasi.

Selain itu hakim juga menilai ijazah atas nama Adl telah dikeluarkan dan ditandatangani kepala SD Karitas pada tanggal 8 Juni 2016. Dakwaan jaksa yang menyebut terdakwa telah memerintahkan saksi Anna Indah Sylvana menuliskan nilai dalam ijazah pada bulan Oktober 2016 menurut hakim hal itu tidak dapat dibuktikan.

“Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan,” terangnya.

Ditemui usai sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siti Muharjanti tak bersedia memberikan sedikit pun tanggapannya terkait vonis yang dibacakan hakim. Sementara saksi pelapor, Erika Handriati yang merupakan orangtua Adl menilai dalam putusannya hakim hanya melihat soal kewenangan tugas kepala sekolah saja dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan.

“Mengabaikan fakta-fakta lain persidangan, seperti keterangan saksi. Menganggap keterangan Anna Indah Sylvana, Hanna dan Joko Susilo adalah keterangan yang mandiri. Padahal fakta bahwa mata pelajaran tidak diajarkan, itu tidak bisa dipungkiri,” terangnya.

Erika Handriati menegaskan kasus ini belum selesai karena masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Ia berharap dalam waktu 14 hari yang diberikan hakim, jaksa akan mengajukan kasasi untuk melanjutkan perkara ini ke tingkat yang lebih tinggi.

“Tadi saya sudah bicara kepada kejaksaan, mereka akan menunggu dulu rincian keputusan, kemungkinan akan kasasi juga. Masalah ini belum selesai karena harus ada kepastiasn atas ijazah. Di dalam ijazah terdapat nilai palsu, itu sudah pasti,” tandasnya.

Kuasa hukum terdakwa, Odie Hudiyanto SH mengapresiasi putusan yang diberikan majelis hakim. Sejak awal ia sudah berkeyakinan kliennya akan bebas karena memang tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan.

“Jelas sekali dari awal sampai akhir, Supriyanto tidak punya kewenangan dan tidak punya motifasi apapun. Ijazah sudah keluar pada bulan Juni 2016 sementara peristiwanya dibikin di Oktober 2016,” tegasnya.

Sebenarnya perkara ini menurutnya tak perlu sampai ke pengadilan jika pihak Polsek Mlati cermat dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Seharusnya pihak Polsek Mlati melakukan konfrontasi antara saksi dengan terdakwa sehingga permasalahan ini dapat selesai di tingkat pertama. (Van)

BERITA REKOMENDASI