Diberhentikan Sepihak, Puluhan Pekerja Menuntut PHK

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Beberapa pekerja salah satu hotel di DIY sejak April tahun lalu tak dapat bekerja lagi setelah pihak perusahaan menghentikan kegiatan operasional hotel akibat pendemi covid 19 yang merusak roda ekonomi seluruh dunia. Tidak hanya itu, pihak perusahaan juga tidak lagi membayar upah para pekerja. Hal ini dilakukan tanpa musyawarah dan perundingan dengan pihak pekerja.

Kuasa hukum para pekerja, Odie Hudiyanto SH mengatakan penderitaan para pekerja terus berlanjut karena pihak perusahaan menghentikan premi BPJS Kesehatan sejak September 2020 dan BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2020. “Tindakan perusahaan tersebut merupakan PHK secara diam-diam dengan indikasi yaitu para pekerja yang dirumahkan tanpa status, BPJS yang sengaja sudah dihentikan dan upah yang berhenti sejak April 2020,” katanya didampingi Arif Faruk SH, Senin (29/11/2021).

Tindakan tersebut menurut Odie merupakan pelanggaran atas PP 78 Tahun 2015 Pasal 25. Dalam PP tersebut mensyaratkan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha”.

“Tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran atas Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Jo putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2011 atas uji materi Nomor 37/PUU-IX/2011 yang isinya secara tegas menyatakan pengusaha wajib tetap membayarkan upah sampai adanya putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap,” imbuhnya.

Hal lain menurut Odie yang menjadikan indikasi jika perusahaan memang tidak berniat untuk membuka kembali operasional dan mempekerjakan para pekerja yakni pernyataaan pihak perusahaan saat pertemuan bipartite pada tanggal 7 September 2020 yang menyatakan membuka kembali hotel akan ada resiko besar terjadinya penularan virus Covid 19. Tidak hanya dari tamu tetapi dari para pekerja karena usia para pekerja di hotel sudah tua.

“Maka berdasarkan uraian diatas maka sikap dan tuntutan pekerja adalah mengajukan PHK berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat 1 huruf C dan Pasal 169 ayat 2, jelasnya. Menyatakan jika alasan PHK yang diajukan oleh para pekerja juga sudah sesuai putusan MK Nomor 58/PUU-IX/2011,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI