Diduga Lakukan Korupsi, Dua Direksi BKK Pringsurat Ditahan

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Dua mantan direksi Perusahaa Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat Temanggung Suharno dan Riyanto, ditahan Kejaksaan Negeri Temanggung dengan sangkaan korupsi dengan kerugian uang negara Rp 103 miliar, Rabu (26/9/2018). 

Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung Fransisca Juwariyah mengatakan pihaknya berani menahan dan menjadikan tersangka setelah menemukan dua alat bukti yang sah dari hasil penyelidikan. 16 saksi dan 415 dokumen yang didapat telah menguatkan keterlibatan tersangka dalam korupsi semasa menjabat.  

"Telah terjadi rangkaian peristiwa perbuatan hukum tindak pidana korupsi yang membuat kerugian negara. Mereka dijerat pasal 2 ayat 1, jo pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara Rp 103 miliar," katanya.

Dia mengatakan selama 2009 sampai 2017 Suharno berposisi sebagai Direktur Utama pada PD BKK Pringsurat Temanggung Suharno dan Riyanto sebagai direktur. Penahanan diperlukan untuk mengantisipasi tersangka merusak dan penghilangan barang bukti. 

Kasi Pidsus Sabrul Imani mengatakan berdasarkan laporan audit internal ada kerugian negara sebanyak Rp 103 miliar akibat perbuatan kedua tersangka. Perinciannya yakni tabungan yang dikumpulkan Rp 23 miliar dan deposito Rp 74 miliar, selain itu penyertaan modal dari pemerintah sebanyak Rp 25 miliar dan telah teralokasi Rp 7,9 miliar. 

"Total dana harusnya Rp 105 miliar namun posisi kas hanya Rp 2,4 miliar. Sehingga mereka merugikan Rp 103 miliar. Kami dari kejaksaan akan mencari dana Rp 103 miliar itu, " katanya. 

Dikatakan kerugian itu akibat 7 perbuatan, yakni penempatan dana ke Koperasi Intidana, padahal perbuatan itu tidak diperkenankan. Pada penempatan dana itu sendiri tersangka mendapat cashback dan voucer yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan lainnya adalah adanya kredit macet. Kredit macet ini diberikan karena tidak sesuai dengan SOP internal, dan tidak ada pengikat dan asuransi dalam pemberian kredit, sehingga ketika nasabah tidak mampu membayar tidak bisa melakukan eksekusi atas agunan.

Selain itu, adalah adanya kredit fiktif untuk mendongkrak pendapatan dan laporan pada pemegang saham serta pengawas bahwa seakan-akan kondisi keuangan sehat. Tersangka juga membuat rekening pribadi untuk menampung dana. Selain itu juga memberikan bunga tidak sesuai ketentuan OJK Penjamin Simpanan dan terahir pajak bunga dibebankan pada perusahaan padahal seharusnya pada nasabah.

Dia mengatakan kemungkinan masih ada tersangka baru dari kasus tersebut. Namun untuk siapa orangnya pihaknya masih menunggu hasil penyidikan dan penyelidikan. Apabila berdasarkan fakta hukum disimpulkan ada tersangka baru maka akan dijadikan tersangka baru. "Namun yang pasti kami sedang  berjuang mencari aset untuk mengembalikan kerugian negara," katanya.  

Dikatakan Kejaksaan sudah menyita aset dengan nilai sekitar Rp 42 miliar dan dokumen lainnya. Penyitaan aset itu berdasar penilaian sejak 2009 apakah ada penambahan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Jika itu diperoleh karena tindak pidana korupsi maka tidak menutup kemungkinan itu berarti adanya pencucian uang dan langsung disita.

Dia menyampaikan untuk saksi yang dimintai keterangan antara lain dewan pengawas, pemegang saham, karyawan perusahaan BKK dan Karyawan intidana dan manajernya dan nasabah yang merasa dirugikan. (Osy)

BERITA REKOMENDASI