Jaksa Tegaskan Surat Dakwaan Terhadap Bendahara YIS Memenuhi Syarat

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siti Murharjanti SH berpendapat surat dakwaan terhadap bendahara Yogyakarta Independent School (YIS), Supriyanto telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu ia memohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh eksepsi dari kuasa hukum terdakwa dan melanjutkan pesidangan berdasarkan surat dakwaan.

Hal itu ditegaskan Siti Muharjanti saat membacakan tanggapannya akan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dalam sidang dengan nomor perkara 288/Pid.B/2021/PN Smn yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Senin (23/08/2021). Dalam perkara ini Supriyanto didakwa dengan pasal 266 KUHP karena dinilai telah memalsukan keterangan pada akta otetik.

“Bahwa dalam melakukan pra penuntutan perkara ini, penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik dengan sangkaan pasal 266 ayat 1 KUHP. Sehingga dalil penasihat hukum yang mengatakan jaksa menghilangkan pasal dalam dakwaan sangat mengada-ada,” tegas jaksa di hadapan Ketua Majelis Hakim Adhi Satrija Nugroho SH.

Siti Muharjanti juga menanggapi keberatan penasihat hukum terdakwa yang mengatakan jika surat dakwaan JPU tidak jelas dan kabur. Pada sidang sebelumnya penasihat hukum menyampaikan akta otentik maupun nilai dalam ijazah yang dipermasalahkan dalam perkara ini sebenarnya asli dan sah, serta terdaftar di Kemendikbud.

Menurut jaksa apa yang diuraikan dalam eksepsi itu termasuk dalam materi pokok perkara. Sehingga seharusnya dibuktikan dalam persidangan dengan memeriksa saksi ahli yang didukung barang bukti serta mendengarkan keterangan terdakawa.

Ia juga menepis keberatan terdakwa soal waktu kejadian. Penasihat hukum saat itu mengatakan jika dalam uraian surat dakwaan telah menyebutkan waktu kejadian yaitu pada 6 Oktober 2016, namun pada penerbitan ijazah tertulis tanggal 8 Juli 2016. “Faktanya ijazah tersebut dibuat pada sekira bulan Oktober 2016, dibuat dengan tanggal mundur,” imbuhnya.

Bedasarkan uraian tersebut, Siti Muharjanti menilai alasan keberatan yang diajukan terdakwa melalui penasihan hukum sudah masuk dalam materi pokok perkara. Seharusnya hal itu nanti dibuktikan dalam tahap pembuktian sehingga tidak masuk dalam lingkup keberatan.

Kuasa hukum terdakwa, Anton Bayu Samudra SH menegaskan apa yang disampaikan jaksa merupakan haknya dalam menanggapi eksepsi. Tim penasihat hukum tetap optimis dari fakta-fakta yang didapat nantinya akan menyatakan Suprioyanto tidak bersalah

“Prinsipnya kami mengikuti proses hukum acara ini sesui dengan aturan yang berlaku. Apapun putusan hakim kami siap menerimanya. Apakah lanjut atau ditolak, akan kami hadapai terus. Kami yakin Pak Supri (Supriyanto) tidak bersalah,” tegas Anton Bayu Samudra didampingi Waluyo Rahayu SH. (Van)

BERITA REKOMENDASI