Kasus Nilai Ijazah, Penetapan Tersangka Kewenangan Penyidik

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Sebagai seorang wali murid, Erika Handriati (51) warga Kalasan Sleman merasa ada yang tidak benar dalam ijazah anaknya. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan masing-masing nilai 75 tercantum dalam ijazah tersebut. Padahal dua mata pelajaran itu selama ini tak pernah diberikan pihak sekolah kepada anaknya, sementara nilai ijazah merupakan kumulasi nilai siswa dari kelas 1 – 6.

Hal itulah yang menjadikan alasan bagi Erika Handriati melaporkan salah satu sekolah swasta bertaraf internasional yang berada di kawasan Mlati Sleman kepada Polisi. Menurutnya pihak sekolah telah memalsukan keterangan pada akta otetik sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP.

“Anak saya tidak pernah mendapat pelajaran itu, namun tiba-tiba muncul nilai tersebut. Padahal dalam raport, dua mata pelajaran tersebut tidak ada. Ijazah itu merupakan akumulasi dari nilai raport kelas 1- 6, sekarang bagaimana suatu nilai mata pelajaran bisa muncul di ijazah sedangkan itu tidak pernah diajarkan,” ungkap Erika Handriati di Sleman, Jumat (16/07/2021).

Ia mengungkapkan, AMKE (17) putrinya sebelumnya menuntut ilmu di negara Oman. Saat Erika Handriati beserta keluarga pindah ke Yogya, AMKE kemudian dimasukan ke sekolah tersebut pada tahun 2013 dan memulai pendidikan dari kelas 4.

Sejak awal anaknya bersekolah Erika Handriati sudah menjumpai berbagai kejanggalan, salah satunya tidak transparan pihak sekolah soal uang tahunan. Ia sebenarnya telah menanyakan hal itu kepada kepala sekolah namun tak pernah mendapatkan jawaban.

Puncaknya terjadi tahun 2018 saat anaknya itu menerima ijazah kelulusan bangku kelas 6 (setingkat SD). Seharunya ijazah itu diperoleh AMKE saat lulus tahun 2016, namun surat tersebut baru diterima dua tahun kemudian.

“Jadi anak saya saat itu lulus tanpa memegang ijazah. Dua tahun kemudian saat anak saya kelas 9 (setingkat SMP) dan ijazah kelulusan tadi baru keluar, itupun setelah saya menanyakan kepada pihak sekolah,” katanya.

Saat menerima ijazah itu barulah Erika Handriati menemukan adanya dua nilai mata pelajaran yang tidak pernah diajarkan. Berbekal ijazah itulah ibu rumah tangga ini akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mlati.

“Peristiwa ini sangat mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Ternyata selama ini pihak sekolah tidak pernah memberikan pendidikan agama maupun Pancasila kepada siswa yang menuntut ilmu di sana,” terangnya.

Erika Handriati juga menepis adanya anggapan jika dirinya sengaja mempolisikan bendahara sekolah bernama Supriyanto, setelah gagal menyeret pihak sekolah secara hukum. Ia menegaskan laporan dengan nomor LP/64/VIII/2018/Res.Slm/Sek.Mlati yang dibuatnya ditujukan kepada pihak sekolah, bukan kepada Supriyanto.

“Yang saya laporkan itu adalah pihak sekolah. Jika dalam pengembangan penyelidikan akhirnya muncul nama Supriyanto sebagai tersangka, itu yang menetapkan adalah penyidik Kepolisian,” tegasnya.

Ia juga bertanya, jika seorang bendahara sekolah saja bisa terjerat dalam kasus ini berarti ada pihak lain di atasnya yang lebih bertanggungjawab. Karena menurutnya tersangka tidak mungkin melaksakan tugasnya tanpa ada perintah.

Erika Handriati berharap proses hukum terhadap kasus ini dapat ditegakkan. Pasalnya permasalahan ini tak hanya menimpa anaknya saja sebagai siswa, namun juga menyangkut dunia pendidikan di tanah air. (Van)

BERITA REKOMENDASI