Keberatan Terhadap Hak Cipta Dapat Mengajukan Gugatan

BANTUL,KRJOGJA.com – Seorang ahli dari Dirjen HAKI Kemenkun HAM RI, Andi Kurniawan SH menilai sertifikat logo Apkomindo merupakan hak milik Sony Fransley sebagai pemilik sah. Sehingga ketika ada pihak yang berkeberatan dengan munculnya sertifikat hak cipta tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

"Kami tak penah melihat pemasalahan yang timbul dari terbitnya sebuah logo atau hak cipta. Ketika semua persyaratan administrasi lengkap dan belum penah didaftarkan maka setifkat hak cipta dapat dikeluarkan,” ujar Andi Kurniawan dalam keterangannya yang disampaikan ke hadapan majelis hakim diketuai Subagyo SH MHum dan penasihat hukum Bimas Ariyanta SH di PN Bantul, Senin (5/6/2017).

Sehingga ahli berpendapat ketika seseorang atau badan hukum telah memenuhi pesyaratan dalam dalam mengajukan maka dapat menerbitkan sertifkat hak cipta. Bahkan sebelum didaftarkan bila ada pihak yang bekeberatan Kemenkum HAM RI akan mengabaikannya.

Karena hal itu bukan kewenangan Dirjen HAKI membatalkan pendaftaran hak cipta ketika. Salah satu langkah yang dapat ditempuh dengan menggugat ke pengadilan niaga. “Kami hanya menjalankan tugas sesuai UU, bila ada yang keberatan siapapun atau pihak yang dirugikan boleh melakukan gugatan,” lanjutnya menjelaskan.

Disebutkan, sesuai UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pendaftaran logo tak dapat dilakukan. Tetapi ahli bependapat pendaftaran logo Apkomindo telah dilakuikan sebelum UU baru berlaku sehingga tetap melekat pada aturan lama.

Dengan pernyataan tersebut, majelis hakim menilai Dirjen HAKI Kemenkum HAM RI tak memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Karena bila logo yang akan didaftarkan telah digunakan dan dipakai organisasi seharusnya tak bisa didaftarkan. Tetapi dengan bekal prasangka baik maka Dirjen HAKI menerbitkan sertifikat hak cipta Apkomindo.

Dari pemeriksaan ahli tersebut jaksa menyatakan pemeriksaan saksi telah selesai. Tetapi terdakwa berkebaratan dengan keterangan jaksa penuntut umum Anshory SH tersebut. Karena ada saksi Entin Kartini dan Iwan Idris sebagai saksi kunci tak penah dihadirkan di persidangan. Sehingga penuntut umum dilaporkan ke Jaksa Agung, Jamwas dan Jampidum Kejaksaan Agung RI.(Usa)

 

BERITA REKOMENDASI