Masyarakat Diharap Hentikan Berpolemik Soal Penggundulan Rambut

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Tindakan penggundulan rambut terhadap tiga pembina Pramuka SMPN 1 Turi yang ditetapkan sebagai tersangka tragedi susur Sungai Sempor terus menjadi perhatian publik. Ada pihak menyangkan tindakan itu bisa terjadi, namun tidak sedikit pula yang tak mempermasalahkan dengan penggundulan tersebut. Kasus hukum yang melibatkan para tersangka kini terus berjalan dan ditangani penyidik Polres Sleman.

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) dan Front Masyarakat Madani (FMM) meminta kepada masyarakat untuk menghentikan polemik tersebut. Organisasi kemasyarakatan (ormas) ini ingin publik tetap fokus dan bersama mengawal penanganan kasus tersebut agar berjalan dengan baik sesuai hukum.

“Sebagai pihak yang netral dan masyarakat yang di luar Kepolisian maupun PGRI, maka perlu kami sampikan bahwa (kasus) ini merupakan kacamata hukum murni serta tidak ada kaitannya dengan institusi. Kalau memang bersalah karena melakukan kelalaian maka kita akan kawal agar proses itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap ketua ormas tersebut, Waljito SH di Bantul, Kamis (27/02/2020).

Ia mengatakan jangan sampai polemik penggundulan ini justru malah isu utama. Sehingga malah akan mengaburkan parmasalahan pokok dalam kasus tersebut, yakni kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

“Kita harus jernih, institusi harus menahan diri. Jangan kemudian disaat keluraga korban masih trauma dan Kepolisian melakukan penyelidikan, lalu yang muncul malah soal penggundulan. Jangan sampai ini justru mengaburkan esensi dari kasus yang terjadi,” ujarnya.

Waljito mengatakan jika polemik ini berlarut-larut ia khawatir justru akan menjadi potensi konflik di tengah masyarakat. Oleh sebab itu ia meminta publik untuk menahan diri dan menghentikan berbagai silang pendapat baik dalam keseharian maupun di sosial media.

Ia juga menyatakan, tragedi di Sungai Sempor pada Sabtu (21/02/2020) lalu yang menewaskan sepuluh orang pelajar tersebut hendaknya bisa menjadi pelajaran, khususnya bagi dunia pendidikan di tanah air. Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dinas Pendidikan memenurutnya harus menata ulang standar operasional prosedur (SOP) tentang kegiatan ekstra kulikuler, khusnya kegiatan di luar sekolah.

“Kegiatan pendidikan di luar sekolah harus ditata kembali. Dilakukan oleh siapa, dilakukan pada saat yang bagaimana, dibawah pengawasan bidang apa itu harus jelas sehingga kedepan peristiwa di Turi tidak terulang kembali,” jelasnya. (Van)

BERITA TERKAIT