Nilai Palsu Ijazah YIS, Hakim Perintahkan Lanjutkan Pemeriksaan

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman tidak dapat menerima keberatan dari terdakwa Supriyanto, bendahara Yogyakarta Independent School (YIS) yang disampaikan melalui penasihat hukumnya. Majelis hakim yang dipimpin Adhi Satrija Nugroho SH menilai eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, sehingga karena itu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan.

“Menyatakan, keberatan dari penasihat hukum terdakwa Supriyanto bin Sugimin tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 288/Pid.B/2021/PN Smn atas nama terdakwa Supriyanto bin Sugimin seperti tersebur di atas,” tegas Adhi Satrija Nugroho saat membacakan putusan sela dalam persidangan yang digelar di PN Sleman, (24/08/2021).

Majelis hakim mengatakan ada tiga hal yang dijadikan keberatan oleh terdakwa. Yang pertama penasihat hukum terdakwa menilai permasalahan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya ijazah dan nilai pelajaran ‘Pendidikan Agama dan Budi Pekerti’ serta ‘Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan’, sehingga perkara ini merupakan perdata bukan pidana.

“Sepanjang ternyata syarat formil dan mertiil telah terpenuhi, apakah kemudian perkara yang dimaksud ternyata masuk dalam perkara perdata atau pidana, hal tersebut baru akan diketahui setelah diperiksa pokok perkara. Sehingga untuk itu menurut majelis, keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan penuntut umum adalah perkara perdata karena berkaitan dengan sah atau tidaknya ijazah dan atau nilai ijazah untuk mata pelajaran ‘Pendidikan Agama dan Budi Pekerti’ serta ‘Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan’ tidak beralasan dan tidak dapat diterima,” jelasnya.

Mengenai keberatan penasihat hukum terhadap surat dakwaan JPU yang dinilai tidak jelas dan kabur sehingga mengenakan terdakwa dengan pasal 266 KUHP, hal itu menurut majelis hakim bukan merupakan bagian dari materi keberatan. Untuk mengetahui terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu pada suatu akta otentik atau tidak, hal tersebut baru bisa diketahui setelah masuk dalam pokok perkara.

Terkait waktu kejadian, Adhi Satrija Nugroho juga tidak dapat menerima keberatan dari terdakwa. Penasihat hukum dalam eksepsinya menyatakan JPU tidak cermat karena menyebut perkara hukum ini terjadi pada Oktober 2016, padahal ijazah yang dipermasalahkan sudah dikeluarkan SD Karitas tertanggal 8 Juli 2016.

“Sepanjang ternyata dalam surat dakwaan menyebutkan adanya waktu kejadian, maka dalam hal ini majelis menganggap dakwan penuntut umum telah lengkap yang kemudian akan dibuktikan dalam persidangan. Sehingga eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima,” tegasnya.

Menanggapi putusan sela ini kuasa hukum terdakwa, Odie Hudiyanto SH menilai hakim hanya bersikap normatif. Menurutnya hakim tidak berani mengambil sikap dan hanya mau memutuskan saat dalam pokok perkara nantinya.

“Namun demikian kami berkeyakinan bahwa apa yang kami sampaikan dalam eksepsi, pertama masalah perdata dan kedua tentang status ijazah akan dapat kami buktikan pada sidang pokok perkara,” tegasnya.

Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada Kamis (26/08/2021) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari JPU. Pelapor yakni Erika Handriati akan dihadirkan untuk dimintai keterangannya di muka persidangan. (Van)

BERITA REKOMENDASI