Pengusaha Tak Bayar Pajak Divonis 1,6 Penjara dan Denda Rp 8,6 M

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Pengadilan Negeri (PN) Sleman menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Robinson Saalino (31) dalam persidangan yang digelar Kamis (10/06/2021). Direktur PT Gunung Samudera Tirtomas (GST) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja tak membayar pajak yang nilainya mencapai Rp 4,3 miliar. Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp 8,6 miliar subsidair 4 bulan kurungan.

Vonis majelis lebih ringan 9 bulan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam tuntutannya JPU Anto Donarius Holyman SH meminta hakim menghukum terdakwa dengan kurungan 2 tahun 3 bulan penjara.

Terdakwa dianggap melanggar pasal 39 ayat 1 junto pasal 43 ayat 1 Undang-undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 dan terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

“Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa merugikan pendapatan negara. Hal yang meringankan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan bersikap sopan selama persidangan,” tegas Ketua Majelis Hakim, Rosihan Juhriah Rangkuti SH membacakan putusannya.

Hakim mengatakan kerugian negara itu ditimbulkan karena terdakwa tak membayar pajak sejak 2017 hingga 2018. Hakim menyatakan sebenarnya terdakwa menyadari untuk membayar pajak, namun sengaja kewajiban itu tak dilakukannya.

Mendengar putusan hakim tersebut, Jaksa menyatakan pikir-pikir. Sedangkan kuasa hukum terdakwa, Dr (c) Agung P Ariyanto SH MHLi dengan tegas mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan tak seperti diperkirakannya.

“Hakim hampir seluruhnya mengabaikan pledoi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Soal vonis penjara itu relatif, namun denda yang dijatuhkan kami menilai itu sangat tidak sesuai,” kata Agung.

Menurutnya mengacu pasal 1 ayat 2 KUHP yang isinya bilamana dalam perjalana waktu yang ada aturan baru, maka dipilihkan peraturan yang merinankan terdakwa. Yang terjadi saat ini Undang-undang Ciptakerja mengatur terkait dengan kerugian pada pendapatan negara bagi wajib pajak yang belum tardaftar NPWP itu harus dikurangngi 80 persen.

“Kalau 80 persen itu dalam hitungan kita sekitar Rp 400 juta. Jadi kalau dianggap merugikan negara terkait pajak sehingga denda dikalikan dua kali lipat maka jumlahnya Rp 800 juta, bukan kemudian dendanya menjadi Rp 8,4 miliar hasil dari penghitungan dua kali pajak yang tak dibayarkan dari angka Rp 4,3 miliar,” tegasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI