Permudah Remisi, ICW Tuding Pemerintah Berpihak ke Koruptor

JAKARTA (KRjogja.com) – Pemerintah berencana akan merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan alasan narapidana koruptor juga mempunyai hak mendapatkan remisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Atas rencana itu, Indonesian Corruption Wacth (ICW) menuding, pembahasan yang tengah dilakukan oleh pemerintah ini memihak kepada koruptor. Pasalnya, terlihat ada upaya memberikan banyak celah dan peluang agar koruptor lebih mudah keluar dari penjara.

Menurut Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter, dalam RPP terbaru syarat-syarat bagi koruptor mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi lebih mudah dibandingkan dengan PP Nomor 99 Tahun 2012.

"Syarat utama sebagai justice collaborator dan adanya rekomendasi lembaga yang menangani perkara korupsi dari sang koruptor seperti KPK dihilangkan dalam usulan RPP," ujar Lalola saat konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (13/8/2016).

Tidak hanya itu, Lalola membeberkan dalam naskah RPP, pemerintah terkesan sengaja memberikan banyak kesempatan kepada napi koruptor untuk berada di luar penjara. Padahal, menurut dia, keistimewaan itu akan mengurangi efek jera untuk berprilaku koruptif.

"Napi Koruptor juga dimungkinkan mendapat sejumlah cuti keluar dari penjara seperti cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat hingga empat bulan," tandasnya.  (*)

 

 

BERITA REKOMENDASI