PK Topan Satir, Jaksa Tetap Pada Dakwaan

Perbuatan terdakwa dilakukan tahun 2006 dengan merealokasikan anggaran yang dananya bersumber dari Tambahan Modal Pemda DIY sejumlah Rp 3,2 miliar tanpa persetujuan Gubernur DIY. Dari jumlah tersebut sejumlah Rp 1,2 miliar digunakan untuk proyek Buffer Stock tahun 2007, sehingga menimbulkan kerugian Rp 856.874.164.

“Sebagai pengacara terdakwa kami menilai pertimbangan putusan kasasi telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Karena itu kami ajukan PK disertai Novum (bukti baru),” ujar Deddy kepada KR usai sidang.

Deddy mengungkapkan, dalam RUPS yang dihadiri langsung oleh Gubernur, pertanggung jawaban Direksi termasuk didalamnya kebijakan realokasi anggaran dengan persetujuan Komisaris telah diterima dan disetujui.

“Hakim telah memutus perkara kasasi tanpa ada dakwaan bertentangan dengan KUHAP 197 juga dalam penetapan uang pengganti,” ucap Deddy. (R-4)

BERITA REKOMENDASI