Puluhan Korban Penipuan CPNS dan Capeg BUMN Lapor Kantor Hukum

PURWOKERTO, KRJOGJA.com – Merasa menjadi korban penipuan calon pegawai negeri sipil,(CPNS), dan  calon pegawai (Capeg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), puluhan korban  yang berasal dari Purbalingga, dan Banyumas, Selasa (24/4/2018) mendatangi Kantor Hukum Garda Manunggal di Jalan Gerilya Purwokerto.

Kedatangan orang tua puluhan korban CPNS dan Capeg BUMN, untuk meminta bantuan hukum untuk melaporkan Dn (55) warga Kecamatan Kembaran, Banyumas yang diduga sudah melakukan penipuan dengan meminta uang dari para korban dari Rp 75 juta hingga Rp 205 juta.

"Jumlah korban berkisar 400 orang, namun yang baru meminta bantuan hukum baru puluhan korban," kata Saleh Dermawan SH, yang didampingi Slamet Riyadi SH dari Kantor Hukum Garda Manunggal, kepada KRJOGJA.com, Selasa (24/4/2018).

Berkaitan permintaan bantuan hukum para korban tersebut, pihaknya bersama korban akan segera melapor ke Polres Banyumas, yang diesrtai dengan alat bukti kuitansi, dengan pelanggaran  dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat.

Sunarto (65) warga Desa Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga, bersama Hasim (54) yang masih satu kampung sudah dimintai uang Rp 65 juta oleh terlapr DN. Uang sebanyak itu, sebgai uang untuk jaminan, anaknya yang akan dimasukan di PDAM Kabupaten Cilacap.

Pengakuan senada juga diungkapkan oleh Muhajidin (60) warga Desa Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga yang sudah dimintai uang Rp 75 juta untuk memasukan anaknya menjadi bidan.

Sedang Ny Kasun (56) dimiintai uang Rp 205 juta untuk memasukan anaknya di  Pertamina. Namun setelah memintai uang sebanyak itu, anak para korban tidak pernah bekerja. "Padahal permintaan uang itu sudah dilakukan tiga tahun lalu, namun sampai saat ini tidak pernah ada panggilan kerja," kata Sunarto.

Menurutnya untuk meyakinkan para korban, pelaku sempat mengumpulkan anak korban di rumahnya di Desa Kramat, Kembaran untuk dilakukan pemberkasan, bahkan yang ada ditunjukan nomor induk pegawai (NIP).

Namun itu ternyata hanya bohong, buktinya setelah tiga  tahun memberikan uang, hingga saat ini anak para korban tidak bekerja. Lantaran merasa kesal, sudah beberapa kali minta pertangyungjawaban dan menyelesaian dengan kekeluargaan tidak ada  hasilnya, maka para korban meminta bantuan hukum ke  Kantor Hukum Garda Manunggal untuk menindaklanjutinya.(Dri)

 

BERITA REKOMENDASI