Tak Bayar Pajak Hingga Rp 4,3 Miliar, Direktur Perusahaan Dituntut Dua Tahun Penjara

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anto Donarius Holyman SH menuntut Direktur PT Gunung Samudera Tirtomas (GST) Robinson Saalino (31) dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Kamis (20/05/2021). Jaksa menilai terdakwa telah melakukan tindak pidana perpajakan sehingga merugikan negara. Selain tuntutan penjara, JPU juga meminta terdakwa untuk membayar denda atas kerugian negara sebesar Rp 8 miliar.

Terdakwa dianggap melanggar pasal 39 ayat 1 junto pasal 43 ayat 1 Undang-undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 dan terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

“Terdakwa telah melakukan tindak pidana pajak yakni menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Padahal sejak Oktober 2017 yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan subyektif wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak,” tegas Anto Donarius Holyman saat membacakan tuntutannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Rosihan Juhriah Rangkuti SH.

Jaksa menegaskan sebenarnya pihak Kanwil Dirjen Pajak DIY telah memberikan kelonggaran dengan tenggat waktu untuk melakukan pembayaran, namun terdakwa tetap tak membayarkan pajak. Dengan ini Jaksa menilai terdakwa sebenarnya mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak namun ia dengan sengaja tak menunaikannya.

Akibat perbuatan terdakwa yang tak membayar pajak maka negara dirugikan hingga Rp 4,3 miliar. Angka tersebut merupakan jumlah kewajiban membayar pajak terdakwa selama dua tahun yakni sejak 2017 hingga 2018.

Kuasa hukum terdakwa, Dr (c) Agung P Ariyanto SH MHLi menilai tuntutan dari JPU kepada kliennya terlalu tinggi. Menurut pengacara dari Litigant Lawfirm ini, tidak semua yang didakwakan jaksa kepada terdakwa itu benar.

Ia menjelaskan tentang penghitungan kewajiban pembayaran pajak. Jaksa dinilai mencampurkan antara fakta omzet dan investasi, padahal investasi tidak bisa diperhitungkan sebagai omzet.

Selain itu total kerugian negara yang didakwakan JPU terhadap kliennya menurutnya tidak mencapai Rp 4.3 miliar. Agung Ariyanto menyatakan dalam hitungan yang dilakukan, angka kerugian negara nominalnya sekitar Rp 1,9 miliar.

Oleh karena itu kuasa hukum akan melakukan pembelaan atas dakwaan jaksa. Sidang berikutnya bakal digelar di PN Sleman, Kamis (27/056/2021) mendatang dengan agenda pembacaan pledoi.

“Jalas akan mengajukan pledoi, segera kami susun untuk dibacakan minggu depan pada sedang selanjutnya. Banyak dakwaaan jaksa yang tidak tepat, terutama soal perhitungan,” tegasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI