Vaksin Palsu, Presiden Diminta Bentuk Tim Khusus

MALUKU (KRjogja.com) – Terkuaknya vaksin palsu yang sudah diproduksi, didistribusikan, dan dijual sejak 2003 atau sudah berlangsung selama 13 tahun menandakan ada yang salah dalam pengawasan peredaran vaksin selama ini.  Himbauan Pemerintah agar masyarakat tidak panik harus ditindaklanjuti dengan mengoreksi total sistem pengawasan peredaran vaksin dan menutup semua celah-celah yang memungkinkan kejahatan serius ini terjadi lagi.

"Jika perlu, Presiden bentuk tim khusus untuk mengusut tuntas peredaran vaksin palsu. Kalau terkait keselamatan anak, orang tua mana yang tidak panik. Ini (pemalsuan vaksin) kejahatan serius. Makanya himbauan Pemerintah agar masyarakat tidak panik, harus ditindaklanjuti dengan memberi kayakinan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Jangan sampai antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi pudar gara-gara peristiwa ini," kata Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris saat kunjungan kerja di Maluku Utara (28/06/2016).

Tim Khusus guna mengusut vaksin palsu ini, saran Fahira, terdiri dari berbagai kalangan atau lintas sektoral mulai dari Kepolisian, Kemenkes, BPOM, Asosiasi Profesi Kesehatan (Kedokteran, Bidan, Perawat, Asosiasi Rumah Sakit dan stakeholder lainnya), organisasi masyarakat, akademisi, serta tentunya melibatkan Pemerintahan Daerah.
Selain itu, pembentukan Tim Khusus ini perlu untuk menguak secara tuntas kenapa selama 13 tahun peredaran vaksin palsu tidak terdeteksi, memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan siapa saja yang terlibat diproses secara transparan.

"Yang paling penting menemukan formulasi bahwa ke depan tidak akan ada lagi peredaran vaksin palsu. Termasuk formulasi perubahan regulasi jika selama ini dianggap membuka banyak celah peredaran obat dan vaksin palsu. Banyak dimensi dari peredaran vaksin palsu ini, bukan hanya soal pelanggaran hukum. Makanya perlu tim khusus."

Terkuaknya peredaran vaksin palsu ini, bagi Fahira, harus dijadikan momentum bagi Pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk memulai gerakan masif yang menggerakkan masyarakat untuk bersama memerangi praktik pemalsuan obat dan vaksin. (*)

BERITA REKOMENDASI