1.300 Kapal Sitaan Pencuri Ikan Tunggu Keputusan Pengadilan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor Kemenko Kemaritiman pada Senin (3/12/2018). Salah satu agenda yang dibahas ialah terkait ilegal fishing atau pencurian ikan.

Usai rakor tersebut, Luhut menyebutkan, sebanyak 1.300 lebih kapal asing penangkap ikan sitaan akan dialihfungsikan. Keputusan ini dipilih guna menentukan status hukum yang jelas bagi para kapal sitaan.

"Kita akan selesaikan nanti tanggal 17 Desember ini. Kapal-kapal ini supaya di inventarisir yang ada 1.300 kapal itu nantinya mau diapakan. Jadi harus  diselesaikan secara hukum supaya tidak menimbulkan pidana baru lagi," ucap dia dalam keterangannya kepada media.

Luhut menjelaskan, status hukum yang diterima oleh kapal-kapal sitaan ini akan memberikan arahan yang jelas bagi pemerintah menentukan langkah selanjutnya. Lantaran, tidak semua kapal asing dilarang untuk beroperasi di dalam negeri.

"Jadi jangan dikatakan semua kapal asing enggak boleh beroperasi di Indonesia. Jadi setelah pengadilan memutuskan kalau ini milik Indonesia, maka akan ditentukan apakah nanti akan diberikan pada koperasi, dilelang untuk negara atau ditenggelamkan," ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Luhut pun menegaskan, kapal-kapal sitaan yang masih bagus akan diberikan ke institusi  seperti sekolah yang membutuhkan atau dilelang. Alasannya, karena kapal tadi masih memiliki fungsi sehingga sayang jika ditenggelamkan.

"Pilihan terakhir ditenggelamkan kalau sudah enggak bisa digunakan. Ya kalau bisa dialihfungsikan untuk petani koperasi, nelayan yang kredibel kenapa enggak atau mungkin kita kasih ke sekolah yang membutuhkan praktik," ujar dia.(*)

BERITA REKOMENDASI