1.903 KK Pengungsi Sinabung Segera Direlokasi

MEDAN (KRjogja.com) – Penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung terus dilakukan. Pemerintah menargetkan pada akhir 2016, merelokasi sebanyak 1.903 KK pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung yang masih tersebar di beberapa posko pengungsian di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pengungsi berasal dari Desa Gamber, Gurukinayan, Kota Tonggal, dan Berastepu yang desanya harus dikosongkan karena berada pada zona merah erupsi Gunung Sinabung.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki kepada wartawan usai melakukan pemantauan lokasi relokasi di daerah Siosar, mengatakan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mencari solusi sesuai perintah Presiden Jokowi agar permasalahan pengungsi Sinabung segera diselesaikan pada 2016.

"Relokasi tahap pertama sebanyak 370 KK di Siosar sudah selesai dilakukan. Masyarakat dari Desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem sudah direlokasi di Siosar sejak Juni 2015. Presiden Jokowi tidak ingin lagi melihat adanya pengungsi yang masih berada di posko-posko pengungsian. Presiden rencana bisa berkunjung ke Tanah Karo saat perayaan Natal 2016," ujar Teten Masduki.

Kebutuhan dana untuk relokasi dan ketersediaan lahan, menggunakan APBN melalui anggaran BNPB. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Karo segera membuat jadwal dan rencana kerja untuk proses pelaksanaannya dan disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Menurutnya, sejauh ini relokasi mandiri dan relokasi hunian tetap sementara masih menjadi solusi jangka pendek bagi pengungsi korban erupsi Sinabung. Teten Masduki mengimbau agar semua pihak bekerjasama memikirkan kehidupan selanjutnya bagi para pengungsi terutama perihal kesejahteraan mereka.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran jumlah pengungsi, pihak BPNB dan Pemda Karo menyepakati total jumlah pengungsi yang harus direlokasi sejumlah 1.903 KK.

"Bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk relokasi mandiri sebesar Rp190,6 miliar. Dana ini sudah diserahkan BNPB ke Pemda Karo dan masuk dalam APBD 2016. Sedangkan untuk pengadaan sewa lahan hunian sementara selama 5 tahun, pemerintah menyiapkan Rp1,87 miliar," jelas Willem Rampangilei. (*)

BERITA REKOMENDASI