2020, Gaji Guru Honorer dari DAU

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy ,di kantornya Jakarta,Kamis (17/10 2019) berharap pembayaran gaji guru honorer sebaiknya tidak lagi menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai 2020.  

 

Mendikbud : Gaji Guru Honorer tidak ambil dari dana BOS.

" Gaji guru honorer akan dibayarkan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), sama dengan sumber gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)"ujar Mendikbud .

Menteri mengakui aelama ini gaji sejumlah guru honorer masih banyak yang diambilkan dari dana BOS.  Akibatnya, gaji yang dibayarkan sangat kecil dan tidak layak karena penggunaan dana BOS untuk gaji honorer dibatasi maksimal 20 persen dari besaran dana BOS.

"Kami sedang memperjuangkan agar gaji guru honorer mulai 2020 tidak diambilkan dari BOS tapi dari DAU sama dengan PNS yang lain. Sekarang kan gaji honorer dibayarkan sekolah, pakai dana BOS, makanya kecil," demikian  Muhadjir.

"Dengan gaji pakai DAU, maka dana BOS akan dikunci. Tidak boleh dibayar untuk bayar gaji honorer. Malah lebih bagus kalau dana BOS dioptimalkan untuk mendukung digitalisasi sekolah," ungkap Muhadjir.

Jika digitalisasi sekolah dilakukan secara konsisten, maka di 2024 seluruh sekolah dipastikan sudah menerapkan digitalisasi untuk mendukung proses pembelajaran.   Digitalisasi sekolah tengah digalakkan untuk mendukung pembelajaran konvensional selama ini.

Saat ini, kata Muhadjir, pihaknya dan kemenkeu sedang melakukan analisis fungsi DAU untuk pendidikan khususnya membayar gaji guru yang di dalamnya tidak ada gaji honorer. "Berdasarkan perhitungan kita sangat mungkin (gaji guru honorer) masuk.  Menkeu punya komitmen guru honorer tidak pakai dana BOS.  Nanti dibayar berbasis UMR atau seperti gaji tahun pertama guru PNS," terangnya. 

Selain itu, Muhadjir juga menegaskan, bahwa mulai 2019 ini tidak boleh lagi ada pengangkatan guru honorer baru.  Jika ada guru pensiun, maka cara alternatif yang bisa ditempuh untuk mencari penggantinya adalah melalui pemberdayaan guru-guru pensiun.
Untuk diketahui, setiap tahun setidaknya ada 50 ribu guru PNS yang pensiun. 

"Jadi guru yang pensiun secara informal 'ditahan' dulu agar tidak meninggalkan sekolah, mengabdi lagi sambil menunggu pengangkatan guru PNS yang baru.  Intinya tidak boleh angkat guru honorer baru," terangnya.

Diharapkan dengan cara itu persoalan guru honorer dapat terselesaikan secara bertahap.  Ia juga berharap tidak ada lagi moratorium pengangkatan guru PNS.

"Tidak boleh ada moratorium lagi. Untuk mengganti pensiun, sejak satu tahun sebelum pensiun harus diajukan penggantinya, dan juga merekrut PNS untuk sekolah baru. Karena kalau sekali lagi moratorium, maka akan kacau," tegasnya.

Mendikbud berharap gaji guru honorer di tahun depan minimal setara dengan Upah Minimun Regional (UMR) atau setara gaji guru usia kerja nol tahun. 

Muhadjir berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar Dana Alokasi Umum (DAU) bisa digunakan untuk menggaji guru honorer. 

"Dengan begitu kalau nanti bisa diambilkan dari Dana Alokasi Umum, kita harapkan pendapatan guru honorer akan memadai. Misalnya bisa setara dengan UMR atau dengan pedoman yang lain," kata Muhadjir .

Peningkatan kesejahteraan guru honorer ini diupayakan sudah bisa diterapkan tahun depan. "Itu kan kaitannya dengan penjelasan saya tentang kondisi guru honorer yang sekarang gajinya sangat kecil karena diambilkan dari dana BOS yang memang sebetulnya tidak boleh untuk menggaji. Karena itu saya jelaskan tahun depan mudah-mudahan tahun depan guru honorer itu akan mendapatkan gaji yang memadai dan tidak lagi dari dana BOS, tapi dari Dana Alokasi Umum," ujar dia. 

"Selama ini, mereka mendapatkan yang tidak layak. Nanti sudah teralokasikan dalam dana alokasi umum, melekat dengan tunjangan guru dan gaji guru ASN.  Mudah-mudahan tingkat pendapatannya agak terangkat walaupun saya tahu juga memang belum 100 persen terpenuhi," tutur Muhadjir.(ati)

 

BERITA REKOMENDASI