35 Ribu Pekerja PLN Ancam Mogok Kerja

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sebanyak 35 ribu pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) PT PLN mengancam mogok kerja selama tujuh hari jika dua tuntutan mereka tidak ditanggapi pemerintah. Mereka memberi waktu selama dua bulan kepada pemerintah dan PLN untuk menjawab permintaan yang diajukan.

Kedua tuntutan pekerja Serikat Pekerja PLN antara lain, meminta Presiden Joko Widodo mengganti Direksi PLN sebagai pihak yang bertanggung jawab membuat PLN terpuruk serta menderita kerugian besar. Mereka juga meminta pemerintah mengembalikan penguasaan kelistrikan di bidang pembangkit yang menyangkut hajat hidup orang banyak, agar kembali dikuasai dan dimiliki negara sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2.

"Bila tidak ada tindak lanjut dalam dua bulan ke depan, maka kami pegawai PLN yang tergabung dalam organisasi SP PLN terdiri dari 49 DPD SP PLN seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan 35 ribu anggota terpaksa harus istirahat dulu dari pekerjaan rutinnya," ujar Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda.

Jumadis menilai kondisi PLN saat ini sangat mengkhawatirkan dipandang dari berbagai segi. Permasalahan pertama adalah kasus korupsi pengadaan pembangkit pada program 35 ribu MW yang diserahkan ke swasta. Tindak pidana itu terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK untuk pengadaan pembangkit di PLTU Riau 1 beberapa waktu silam.

Menurutnya, kasus ini membuka mata publik memang ada sesuatu yang tidak beres dalam program 35 ribu MW. Pihaknya selalu mengkritisi program 35 ribu MW yang hampir 80 persen diserahkan ke swasta, lantaran dinilai akan menimbulkan kerugian kepada PLN.

Ia mengatakan kasus korupsi di PLTU Riau 1 menunjukkan ada peluang rekayasa oleh Direksi PLN agar pihak swasta bisa mendapatkan proyek pembangkit tanpa melalui prosedur wajar dengan penunjukan Iangsung.

Persoalan kedua, mereka juga menyoroti kerugian PLN yang makin memburuk. Jumadis mengatakan hingga kuartal III 2018 perseroan merugi sebesar Rp18,48 triliun. Ia menuturkan dominasi listrik swasta ikut membebani keuangan perseroan karena transaksi pembelian produksi listrik swasta menggunakan dolar AS. Dampak lanjutannya adalah meningkatkan risiko depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berujung pada defisit neraca transaksi berjalan.

Permasalahan ketiga, lanjutnya, adalah pelanggaran Direksi PLN terhadap kesepakatan kerja berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jumadis menyatakan Direksi PLN membuat 'aturan' sendiri yang melanggar peraturan yang ada. Misalnya terkait aturan usia pensiun pegawai yang mana tercantum dalam PKB adalah usia 56 tahun dibuat menjadi 46 tahun.

"Padahal saat usia tersebut seorang pegawai sedang masa-masa puncak kompetensinya. Dikhawatirkan kebijakan ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh pemilik modal terutama perusahaan-perusahaan outsourcing yang bergerak dalam bidang penyedia tenaga kerja," jelasnya,

Untuk mengatasi masalah tersebut, serikat pekerja PLN telah menempuh segala cara guna mengoreksi, baik lewat penyampaian kajian, musyawarah, pengerahan massa dalam bentuk penyampaian pendapat, proses mediasi, maupun menempuh jalur hukum. Mereka mengklaim telah mengajak berunding pihak PLN sampai perundingan deadlock karena dihentikan sepihak oleh Direksi PLN. (*)

PLN

BERITA REKOMENDASI