72.000 Permohonan Fiktif Paspor Ditemukan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkumham) mewaspadai ulah sindikasi pendaftar paspor fiktif. Tercatat pada akhir tahun 2017 kemarin terjadi lonjakan permintaan paspor dan diketahui sebanyak 72.000 permohonan di antaranya merupakan permohonan fiktif.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie mengakui, permintaan permohonan paspor mengalami peningkatan sejak akhir 2017, dan diketahui ada 72.000 di antaranya merupakan permohonan fiktif. Karena itu, diduga ada sindikat yang menyebabkan adanya pendaftar paspor fiktif sebanyak itu.  

Sindikat itu, menurut Ronny F Sompie, diduga melakukan hal tersebut untuk kepentingan ekonomi. "Itu pasti untuk kepentingan finansial. Ini sindikat. Ya, sindikat calo. Sindikat yang ingin mengganggu," kata Ronny di sela kegiatan sepeda santai menyambut Hari Bhakti Imigrasi ke-68 di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2018).

Sebelumnya diberitakan, permintaan permohonan paspor meningkat sejak akhir 2017. "Tingginya permohonan paspor itu telah diidentifikasi oleh Ditjen Imigrasi sejak November 2017," kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, pada tahun 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000, meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.032.000 dan tahun 2015 yang mencapai 2.878.099. Pada akhir September hingga Desember 2017 terjadi antrean pemohon sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018.

Agung juga mengungkapkan hasil investigasi intelijen Keimigrasian yang menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrean paspor. Hal itu, tentu mengganggu masyarakat yang akan mengajukan permohonan secara online.

Dalam investigasi itu juga, jelasnya, intelijen menemukan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72.000 lebih. Mengenai modus yang dilakukan, menurut Agung, lewat pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis.

Sehubungan hal itu, Ronny Sompie mengatakan, pihaknya akan mengusut pendaftar fiktif tersebut dengan menggandeng lembaga penegak hukum. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan pembuat permohonan paspor fiktif itu dibawa ke ranah hukum. "Jadi, untuk hal ini kita akan kerja sama dengan aparat penegak hukum yang membidangi itu dan program yang bisa melacak," kata Ronny seraya menyebutkan, pendaftar fiktif itu telah mengganggu antrean online dan pendaftaran yang baik.

"Karena itu, siapa saja, kita akan tertibkan, kalau itu bisa diproses secara pidana atau perdata. Kita akan berupaya mengusutnya. Tentu dengan bantuan stakeholder di bidang tersebut," tegasnya.

Upaya lain yang dilakukan Ditjen Imigrasi, menurut Ronny, memperkuat penyaringan sistem pembuatan paspor. Hal itu dilakukan agar tak ada orang yang dengan mudah membuat permohonan paspor fiktif untuk menghalau kesempatan orang lain. "Ini yang sedang kita garap. Kita juga akan kerja sama dengan aparat atau stakeholder yang lain misalnya BIN, Lembaga Sandi Negara untuk pencegahan. Jadi bagaimana kita memblok agar tidak mudah mereka melakukan hal tersebut," tandas Ronny.(Ful)

BERITA REKOMENDASI