Airlangga Hartarto Apresiasi Kinerja Polri Kawal PPKM Mikro

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi kerja Polri dalam tutut mengawal Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Hasilnya terlihat nyata pada data per 4 April 2021 yang menunjukkan tren persentase kasus aktif Covid-19 di Indonesia (7,61%) yang lebih rendah dibandingkan global (17,29%) dan persentase kesembuhan di Indonesia (89,68%) yang dapat melampaui global (80,53%).

Dalam acara Rakernis Bareskrim Polri T.A. 2021 di Jakarta pada Selasa (06/04/2021), Airlangga Hartarto yang juga sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) ini mengatakan Polri telah berhasil melakukan transformasi presisi yang merupakan abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transformasi berkeadilan. Konsep ini merupakan fase lanjutan dari Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter).

Dalam kesempatan ini Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia telah melaksanakan vaksinasi sebanyak 12,6 juta dosis vaksin Covid-19 yang membuat Indonesia berhasil menempati peringkat kedelapan secara global. Ia memaparkan kondisi berbagai indikator perekonomian di Indonesia saat ini kurvanya menyerupai v-shape yang berarti pemulihan terus terjadi. Indikator yang dimaksud diantaranya angka Purchase Managers’ Index (PMI) Markit Indonesia, dan penjualan kendaraan bermotor.

“Pemulihan ekonomi nasional ini didorong oleh kelanjutan program PEN yang ditingkatkan anggarannya sebesar 21%, penerapan UU Cipta Kerja melalui penyelesaian 51 aturan pelaksanaan, percepatan vaksinasi dan perluasan PPKM Mikro,” kata Airlangga Hartarto.

Upaya lain dari Pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan sinergi kebijakan stimulus sektor properti dan otomotif, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyangga UMKM. Tak lupa program Kartu Prakerja Nasional, penurunan tarif PPh Badan dan pembentukan Indonesia Investment Authority.

“Jalur perekonomian kedepan basisnya adalah transformasi atau reform struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum periode Presiden Bapak Jokowi, Indonesia terlalu nyaman dengan harga komoditas yang tinggi sehingga seolah-olah Indonesia berhenti berjalan dan tidak membangun infrastruktur baru. Baru di periode Pak Jokowi dibangun infrastruktur yang luar biasa,” jelasnya.

Yang tak kalah pentingnya yakni cara membangun dengan UU Cipta Kerja. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan terjadi percepatan investasi.

“Harapan Bapak Presiden, dengan Sovereign Wealth Fund bisa menarik investasi lebih cepat. Dana investor akan diparkir selama lima sampai sepuluh tahun kedepan dan diharapkan turut membangun urban development, termasuk didalamnya untuk membangun Ibu Kota Baru.” Tambahnya.

Airlangga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mensukseskan PPKM Mikro, dan program vaksinasi agar tercapai herd immunity di masyarakat pada akhir tahun. Jika program ini dilaksanakan dengan maka pembangunan urban development dapat terlaksana.

“Termasuk Ibu Kota Baru dapat kita restart kembali. Industry 4.0, bansos 4.0, dan smart city akan menjadi penting. Inilah yang direncanakan, transformasi di bidang perekonomian yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran Polri,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI