Airlangga Hartarto Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Mencapai 7%

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2021 diperkirakan 3,7 – 4 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari perkirakan kuartal II tahun 2021 yang mencapai 7 persen. Hal ini dikarenakan pemberlakuan PPKM mikro darurat dari tanggal 3-20 Juli 2021.

“Pada kuartal II tahun ini kita optimis bisa mencapai 7 persen, karena pemberlakuan PPKM mikro darurat itu baru dilakukan awal minggu. Tentunya Kedepannya dengan adanya peningkatan kasus terkonfirmasi Covid -19, dampaknya baru kita lihat setelah tanggal 20 Juli nanti. Namun pada kuartal III tahun 2021 pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 3,7 – 4 persen,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (04/07/2021).

Dikatakan, kontribusi kawasan Jawa – Bali dalam PBD Indonesia sebesar 60 persen. Sehingga akan berpengaruh pada pencapaian kuartal III. Pada kuartal ke III tahun ini yang menjadi adalah ekspor. Ekspor Indonesia hingga Mei 2021 stabil dengan pencapaian selama 10 bulan mencapai surplus 10,06 miliar dolar AS pada bulan Mei 2021.

“Tentu dengan harga komoditas CPO, nikel, batubara, aluminium, ekspor kita bisa kita pertahankan terus, karena dari segi permintaan global juga meningkat,” tegasnya.

Sementara pada kuartal ke IV tahun 2021, penanganan Covid-19 sudah tertangani di awal atau pertengahan Agustus sehingga sudah pulih kembali. Sehingga range pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2021 berada pada level 3,7 hingga 4,5 persen.

“Hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 3,7 hingga 4,5 persen. Ini juga tergantung penanganan dari cobid delta ini. Diharapkan PPKM di Jawa Bali dan pengetatan PPKM di Luar Jawa bisa kita tahan,” tegasnya.

Sementara itu untuk menekan tingkat kasus Covid-19, pemerintah melakukan perpanjangan dan pengetatan PPKM Mikro untuk kawasan luar Jawa Bali dari tanggal 6 – 20 Juli 2021. “Perpanjangan dan pengetatan PPKM mikro untuk luar jawa ini sejalan dengan kebijakan PPKM darurat untuk kawasan Jawa – Bali,” kata Airlangga.

Dikatakan, dalam perpanjangan dan pengetatan PPKM mikro ini untuk level 4 ada 43 kabupaten/kota di 20 provinsi, untuk level 3 ada 187 kabupaten/kita dan level 2 ada 46 kabupaten kota. Untuk level 4 ini maka di 43 kabupaten kota di 20 provinsi dilakukan pengetatan hingga Idul Adha.

Dikatakan, adapun pembatasan kegiatan masyarakat di level 4 yakni 75 persen work from home (WFH) dan work from office (WFO) 25 persen. Kemudian di zonasi ataupun di level lainnya, maka 50 persen WFH dan 50 persen WFO.

Untuk kegiatan belajar mengajar untuk level 4 dilakukan seluruhnya secara online dan untuk level lainnya pengaturannya mengikuti dari Kementerian Pendidikan dengan penerapan protokol yang ketat. Sedangkan untuk sektor esensial tetap beroperasi 100 persen dengan peraturan jam operasional kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang tetap.

Kemudian kegiatan restoran atau makan minuman itu kapasitas 25 persen dan sesuai SE, maka buka sampai dengan jam 17.00 WIB sedangkan dengan cara take a way atau dibawa pulang sampai dengan jam 20.00 WIB. Kemudian terkait dengan pusat pembelanjaan atau mall dibuka sampai jam 17.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25 persen, kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100 persen, kegiatan keagamaan di masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan tempat ibadah lain untuk di level 4 sementara ditiadakan.

Sedangkan level lainnya sesuai dengan peraturan dari Kementerian Agama dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Untuk fasilitas publik untuk level 4 ditutup, sementara level lainnya pembatasan kapasitas 50 persen dengan peraturan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan seni budaya di level 4 dan bilangan lainnya dibuka dengan maksimal 25 persen. Kemudian kegiatan seminar rapat di level 4 ditiadakan dan di level lain kapasitasnya 25 persen.

Semenara untuk kegiatan perayaan hari Idul Adha mengikuti surat edaran dari Menteri Agama terkait dengan kegiatan salat Idul Adha tentunya mengikuti pada sisi dan di daerah zonasi 4 atau level itu salat di tempat masing-masing. Sedangkan untuk kurban itu terkait dengan pengaturan untuk pembagian diatur juga dengan SE dari Menteri Agama. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI