Akhirnya Pinangki Dipecat dengan Tidak Hormat

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menerbitkan Keputusan Jaksa Agung No 185 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (06/08/2021), mengatakan, dengan terbitnya Keputusan Jaksa Agung 6 Agustus 2021 itu, maka surat Keputusan Jaksa Agung No 164 Tahun 2020 tentang pemberhentian sementara Jaksa Pinangki dari jabatan PNS-nya dicabut.

“Pada hari ini, Jumat, 6 Agustus 2021 telah dikeluarkan keputusan Jaksa Agung RI No 185 tahun 2021 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Doktor Pinangki Sirna Malasari,” katanya.

Leonard menjelaskan, keputusan Jaksa Agung tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, yakni putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 10/Pidsus-TPK/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Pinangki Sirna Malasari.

“Dalam putusan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,” ujarnya.

Keputusan Jaksa Agung itu, juga mempertimbangkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan atau yang biasa disebut sebagai Pidsus 38 Tanggal 2 Agustus 2020 tentang pelaksanaan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta No 10/Pidsus-TPK/2021/PTDKI tanggal 14 Juni 2021.

Kemudian mempertimbangkan Pasal 87 ayat 4 huruf b UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan tersebut, menyebutkan, pemberhentian PNS tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Jaksa Agung mengeluarkan keputusan yang isinya, mencabut surat keputusan Jaksa Agung No 164 Tahun 2020 Tanggal 12 Agustus 2020 tentang pemberhentian sementara dari jabatan PNS atas nama Dr Pinangki Sirna Malasari.

Ia menyebutkan, dalam Keputusan Jaksa Agung No 164 Tahun 2020 juga memberhentikan sementara gaji terhadap Pinangki dan selanjutnya memberi hak kepada Pinangki untuk memberikan uang rincian sementara sebesar 50 persen dari tunjangan yang didapat.

“Kemudian, keputusan Jaksa Agung (No 185 Tahun 2021) tersebut menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Dr Pinangki Sirna Malasari,” tutur Leonard.

Dalam konferensi pers tersebut, ia memastikan, segala fasilitas negara yang melekat kepada Pinangki selama menjabat sebagai PSN eselon IV telah dicabut atau ditarik sejak Keputusan Jaksa Agung No 164 Tahun 2020 dikeluarkan. (Ful/Obi)

BERITA REKOMENDASI