Ambil Alih FIR Perlu Kerjasama Seluruh Stakeholders

JAKARTA, KRJOGJA.com -Sejalan dengan proses pengambilalihan Flight Information Region (FIR) yang sejak tahun 1945 dikelola Singapura, kerjasama seluruh stakeholders penerbangan di Indonesia untuk mencapai tujuan pengambilalihan FIR tersebut sangat penting. Meski tidak ada keraguan soal kedaulatan wilayah, namun kontrol atas wilayah udara Indonesia memang harus ada di tangan Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Ketua Masyarakat Hukum Udara, Andre Rahadian di sela-sela Seminar Tentang Perubahan Batas Flight Information Region. Seminar yang diprakarsai oleh Kementrian Luar Negeri dan Masyarakat Hukum Udara tersebut menampilkan berbagai nara sumber yang terkait dengan penanganan FIR.

Lebih lanjut Andre menjelaskan, ada tahapan dan proses yang harus dipenuhi. Misalnya seperti masalah peralatan, kesiapan sumber daya manusia, dan berbagai faktor pendukung yang lain mengingat pengelolaan FIR menyangkut hal yang fundamental, yaitu keselamatan penerbangan.

"Di samping itu FIR ABC (Flight Information Region di kawasan kepulauan Riau dan Natuna) adalah wilayah yang sangat padat dengan penerbangan komersil," kata Andre.

Terungkap bahwa, pemerintah segera mengambil alih pelayanan navigasi penerbangan di kawasan kepulauan Riau dan Natuna yang sejak tahun 1945 didelegasikan kepada pemerintah Singapura. Realisasinya akan membawa dampak yang cukup besar dalam kegiatan penerbangan Indonesia dan aspek ekonomi maupun politik pada umumnya.

Dirjen Hukum dan Perjanjian lnternasional, Kemenlu Andri Hadi mengatakan, FIR adalah soal pelayanan navigasi penerbangan yang tidak terkait dengan kedaulatan. FlR dalam Annex 11 tentang Air Traffic Services dari Konvensi Penerbangan Sipil lnternasional 1944, yang dikenal dengan nama Konvensi Chicago, adalah suatu wilayah udara dimana dalam wilayah udara tersebut diberikan pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan peringatan/kesiapsiagaan (alerting service). 

Menurut Andri, perubahan terhadap batas FIR Singapura-Indonesia ini memerlukan peningkatan kemampuan teknis operasional manajemen lalu lintas penerbangan Indonesia yang meliputi aspek infrastruktur, kuantitas dan kualitas SDM. Saat ini, pelayanan navigasi penerbangan sipil di atas Kepualauan Riau dan Kepulauan Natuna dilakukan oleh Singapura. (Imd)

BERITA REKOMENDASI