Aparat Pengawas Intern Pemerintah Harus Mampu Cegah Korupsi

JAKARTA.KRJOGJA.com–Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus mampu melakukan terobosan baru guna menekan laju tindak pidana korupsi. Salah satu caranya dengan mengedepankan pencegahan tanpa melakukan upaya penindakan.

Pendekatan pencegahan tersebut merupakan pradigma yang terformulasi, tidak hanya menghukum pelaku korupsi tetapi untuk memperbaiki kerusakan atau akar pemasalahan dengan rekomendasi yang konstruktif. "Dengan demikian, tidak ada permasalahan korupsi yang berulang," ujar Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dr. Wahju S. Utomo saat membuka Public Hearing Pedoman Prilaku dan Pedoman pemantauan Penerapan Kode Etik, di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Wahju yang akrab disapa Tommy itu mengatakan, ada dua tantangan yang akan dihadapi Indonesia untuk tahun 2018  mendatang. Pertama, tahun depan adalah tahun politik, dimana kontestasi politik akan menggeliat dan peluang terjadinya korupsi yang akan mungkin terjadi.

Kedua, jelas Tommy, tantangan di bidang penataan regulasi di mana potensi para regulator dalam menciptakan aturan-aturan yang bottleneck dalam pemberian pelayanan kepada  masyarakat. Dengan begitu, potensi penyalah gunaan wewenang dan jabatan berpotensi akan sering terjadi.

Di sisi lain, menurut Tommy, mental, profesionalitas dan integritas PNS
adalah hal yang sangat penting. “Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak  terutama Pemerintah selaku Regulator," tegasnya.

Tommy mengungkapkan, APIP harus maju satu lebih langkah dari para stakeholder di dalam atau di luar organisasinya guna memberikan nilai tambah yang kontruktif. APIP juga harus mampu menjadi mata dan telinga pimpinan tertinggi organsiasi, serta mampu membenahi permasalahan-permasalah internal sebelum permasalahan tersebut dipotret oleh pihak eksternal pengawas bahkan aparat penagak hukum. (Imd).

BERITA REKOMENDASI