APBN 2017, Pemerintah ‘Gelontori’ Dana Desa Rp 60 Triliun

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, dalam APBN 2017, alokasi dana desa mencapai Rp 60 triliun, dengan rata-rata per desa mendapat Rp 800,4 juta. 
Sedangkan pada anggaran 2018, alokasi dana desa rencananya meningkat menjadi Rp 120 triliun, dengan rata-rata per desa sebesar Rp 1,4 miliar.

"Dana desa tahap satu 2017 sebesar Rp 36 triliun, atau 60 persen dari total pagu, sekarang sudah cair Rp35,8 triliun. Masih ada Rp160 miliar yang kemudian sampai akhir Juli 2017 belum bisa terserap," kata Boediarso di Jakarta, Kamis, (03/08/2017).

Baca Juga :

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Sederhana

Bibit Samad Rianto Dikukuhkan Sebagai Ketua Satgas Dana Desa

Dana Desa dan APBD Harus Harmonis

Budiarso mengatakan dana desa yang tidak terserap tersebut disebabkan karena masih adanya sisa dana desa 2016 di rekening kas umum daerah yang tidak digunakan sampai batas waktu 31 Juli 2017. Karena itu, desa yang tidak bisa menggunakan dana desa 2016 maka penyaluran dana desa 2017 tahap satu tidak disalurkan atau hangus. Dana desa yang hangus tersebut kemudian menjadi Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN.

Budiarso menjelaskan penyaluran dana desa sudah menghasilkan 14.903 kilometer jalan, embung, drainase, MCK, air bersih, dan lain-lainnya. "Dana desa ini kalau dibilang cukup efektif, Rp 30 triliun untuk pembangunan dan Rp 10 triliun untuk sumber daya manusia," ujar Boediarso.

Bahkan, kata Budiarso penyaluran dana desa oleh pemerintah juga mampu menurunkan gini rasio di desa sampai 0,23 persen, berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional 0,41 persen, dan menurunkan kemiskinan 0,31 persen.
"Tapi ada beberapa daerah yang masih banyak dananya idel (menganggur) dan sampai sekarang ada Rp 109,3 miliar dana desa yang hangus untuk 546 desa," paparnya. (Lmg)

BERITA TERKAIT