APBN 2018 Rentan Disusupi Agenda Politik

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Jelang memasuki tahun politik 2018, APBN sangat rentan disusupi anggaran untuk agenda politik. Program-program disetir untuk penguatan basis-basis politik tertentu, sehingga tak lagi murni untuk mencapai target pembangunan.

Tahun krusial jelang pileg dan pilpres ini penting untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap fokus dan konsisten melaksanakan APBN 2018. “Jangan sampai seluruh program yang ada disulap menjadi alat penguatan basis-basis politik dan sarana kampanye pencitraan. Apalagi, Pak Jokowi sebagai incumbent diperkirakan akan maju sebagai calon Presiden 2019," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Geri Gunawan.

Dia menyebut, pembagian sertifikat yang langsung dilakukan Jokowi merupakan bagian dari pencitraan. Hal ini karena pembagian sertifikat dinilai adalah pekerjaan teknis yang bisa dilakukan aparatur kementerian atau Pemda.

Dia mengatakan, Presiden jangan larut dalam pekerjaan sangat teknis. Yang harus dipikirkan presiden saat ini, menurut dia, justru adalah potensi dikuasainya tanah rakyat oleh pemodal besar. Dan yang krusial lagi untuk dipikirkan Presiden adalah utang negara yang sudah mencapai Rp 3.779 Triliun.

Tidak hanya itu, dia menuturkan, belum lagi soal ketimpangan ekonomi yang mencapai 0,39, kemiskinan yang mencapai angka 27,77 juta jiwa, rata-rata anak bersekolah yang masih di bawah 8 tahun, ancaman disintegrasi; bahaya bangkitnya PKI, sampai tragedi kemanusiaan Rohingya. Hal-hal tersebut dinilainya sebagai tugas berat yang dipikul Presiden. (*)

BERITA REKOMENDASI