Atasi Stunting, Butuh Sinkronisasi Kebijakan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk mempercepat upaya menurunkan angka prevalensi stunting pada anak. Demikian kesimpulan dari diskusi ‘Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalaian Aksi Cegah Stunting’ yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diikuti oleh Tim Pengerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari tujuh Provinsi, Dinas, Lembaga, dan organisasi daerah dari 23 Kabupaten prioritas untuk intervensi stunting di Jakarta baru-baru ini.

Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Dr. Sigit Priohutomo dalam pengarahannya menjelaskan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Aksi Cegah Stunting dibutuhkan untuk mendorong Pencapaian Sasaran Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi target Nawacita pemerintah. Pendekatan multisektor untuk melakukan konvergensi program pencegahan stunting harus dilakukan di semua tingkatan sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.

“Kami berharap agar Kabupaten Prioritas yang hadir dapat memastikan agar sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (Ibu Hamil dan anak usia 0-2 Tahun),” kata Sigit saat membuka acara.

Sementara itu, Dokter Spesialis Obgyn, Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG (K), MPH, yang menjadi salah satu pembicara, menekankan bahwa asupan nutrisi yang baik dan seimbang seperti protein hewani dan suplemen gizi mikro (vitamin dan mineral) bagi calon ibu dan ibu hamil, serta pengecekan prakehamilan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya Stunting pada anak. 

Pembicara lain, Dokter Spesialis Anak, Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, SpA(K) mengatakan, penyebab stunting yang paling utama adalah karena asupan nutrisi yang tidak optimal dan kebutuhan nutrisi yang meningkat akibat kondisi kesehatan sub-optimal yang disebabkan oleh penyakit pada balita. 

“Sangat penting untuk terus dilakukan pemantauan status gizi balita di fasilitas kesehatan dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit agar dapat menerapkan sistem rujukan yang baik,” ujarnya. (Fon)

BERITA REKOMENDASI