Awal 2019, Aturan Infrastruktur Diteken

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan kondisi terkini pembentukan holding BUMN Infrastruktur.

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menggabungkan perusahaan BUMN Karya yang nantinya akan dipimpin oleh PT Hutama Karya (Persero).

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal mengatakan, peraturan pemerintah terkait holding infrastruktur akan segera diteken oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2019 mendatang. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan draft aturannya untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo. "Lagi dikejar (PP-nya). Mudah-mudahan hari ini selesai," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Hambra menambahkan, keluarnya aturan itu juga nantinya akan diikuti dengan akte inbreng. Akte ini menandai secara resmi pembentukan BUMN Infrastukutur yang akan dipimpin oleh PT Hutama Karya (Persero).

"Kalau secara hukum itu holding jadi saat penandatanganan akte. Akte inbrengnya. Lagi diusahakan kalau bisa semua terjadi hari ini, kalau enggak hari ini kita lihat tanggal 2 atau 3 Januari 2019. Tapi sampai hari ini kita berusaha hari ini," jelasnya.

Menurut Hambra, ada beberapa proses yang dijalankan untuk membentuk BUMN Infrastruktur ini. Syarat pertama adalah penetapan nilai valuasi yang ada di Kementerian Keuangan.

Hambra menambahkan, keluarnya aturan itu juga nantinya akan diikuti dengan akte inbreng. Akte ini menandai secara resmi pembentukan BUMN Infrastukutur yang akan dipimpin oleh PT Hutama Karya (Persero).

"Kalau secara hukum itu holding jadi saat penandatanganan akte. Akte inbrengnya. Lagi diusahakan kalau bisa semua terjadi hari ini, kalau enggak hari ini kita lihat tanggal 2 atau 3 Januari 2019. Tapi sampai hari ini kita berusaha hari ini," jelasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI