Bangun Infrastruktur, Sri Mulyani Minta Pemda Gandeng Swasta

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap pemerintah daerah (pemda) mendorong penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam membiayai penyediaan infrastruktur di daerah. Hal itu dilakukan untuk menyiasati terbatasnya anggaran negara/ daerah untuk membangun infrastruktur.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Nasional 2014-2019, APBN dan APBD hanya mampu membiayai sekitar 41 persen kebutuhan infrastruktur. Sementara itu, sisanya diharapkan berasal dari partisipasi BUMN dan swasta masing-masing sebesar 22 persen dan 37 persen.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menyelenggarakan pertemuan dengan tujuh perwakilan pemda kabupaten/kota, Jumat (12/05/2017). Ketujuh perwakilan daerah tersebut berasal dari Kota Bandung, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kota Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Semarang, dan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pertemuan tersebut, masing masing kepala daerah menyampaikan satu proyek infrastruktur yang paling berpotensi mendapatkan pembiayaan dengan skema KPBU. Adapun pemerintah kota Surabaya mengusulkan proyek angkutan masal cepat berupa kereta ringan (LRT) dan tram, Bandung mengusulkan LRT, dan Tangerang mengusulkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sementara itu, pemerintah kota Makassar mengusulkan PLTSa, Pekanbaru mengusulkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Semarang mengusulkan SPAM, dan Sidoarjo mengusulkan rumah sakit.

Setelah menerima usulan tersebut, Kemenkeu selanjutnya akan melakukan pendampingan, bantuan, dan pengawasan agar proyek-proyek tersebut bisa dilaksanakan dengan skema KPBU. Dengan demikian, akselerasi dari pelaksanaan proyek-proyek yang merupakan kombinasi antara pembiayaan dari pemerintah dan swasta bisa terwujud. (*)

BERITA REKOMENDASI