Banyuwangi Siapkan Perda Larangan Praktik Rentenir

BANYUWANGI (KRjogja.com) – Kabupaten Banyuwangi bakal memberlakukan pelarangan praktik rentenir. Regulasi terkait hal tersebut dalam bentuk rancangan peraturan daerah (Raperda) kini sedang dibahas oleh DPRD dan pemerintah kabupaten setempat. Regulasi ini diharapkan bisa menjadi salah satu jangkar pelindung bagi masyarakat, terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya mendukung perda tersebut. Dibahas bersama DPRD Banyuwangi, perda tersebut diharapkan bisa terbit tak lama lagi. ”Bersama teman-teman DPRD kami sedang membahasnya. Perda Pelarangan Praktik Rentenir ini akan semakin melindungi masyarakat dari jerat rentenir yang sangat merugikan rakyat kecil,” ujar Anas sebagaimana keterangan persnya.

Anas mengatakan, kondisi perekonomian global dan nasional yang melambat saat ini perlu disikapi serius oleh banyak kalangan. Kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak hanya perlu bantuan sosial semata, tapi juga membutuhkan skema perlindungan, termasuk dari praktik keuangan yang tidak adil yang diterapkan oleh para rentenir. 

Selama ini, sambung Anas, masyarakat yang memilih meminjam uang ke rentenir lebih mementingkan aspek kepraktisan semata. Pasalnya, di rentenir tak perlu ada administrasi yang detail sebagaimana di lembaga keuangan formal, baik bank maupun nonbank seperti koperasi.

"Praktik rentenir membuat masyarakat berada di lingkaran setan kemiskinan yang susah diputus, karena bunganya terus ada dan bahkan berlipat ganda. Praktik tak adil ini membuat masyarakat susah melakukan kegiatan ekonomi produktif yang signifikan, karena setiap keuntungan usahanya tergerus bunga dari rentenir yang sangat tinggi, bisa mencapai 30% bahkan 40%,” kata Anas. 

Berbarengan dengan langkah pelarangan tersebut, secara pararel Pemkab Banyuwangi terus menyiapkan pembentukan BUMD BPR Syariah yang menawarkan skema pembiayaan sangat mudah dan murah, yaitu ekuivalen dengan bunga bank sebesar 5% per tahun.

”Karena ini BUMD, syarat-syarat administrasi untuk memperoleh pembiayaan bisa sangat kami permudah dengan tetap memperhatikan asas kehati-kehatian perbankan yang diberi garisnya oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, masyarakat mudah mengakses pembiayaan dan tak lagi terlilit utang menahun dari rentenir,” papar Anas. (*)

BERITA REKOMENDASI