Batalkan UU Cipta Kerja, KSPI Akan Tempuh Cara Konstitusional

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengambil langkah konstitusional untuk membatalkan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker)

“Gerakan buruh adalah gerakan yang konstitusional karena kami berdiri di atas UU 21 Tahun 2000. Langkah apapun yang kami lakukan adalah konsitusional,” kata Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI Kahar Cahyono.

Kahar menambahkan langkah konstitusi membatalkan UU Cipta Kerja bisa dilakukan dengan banyak cara. “Secara konstitusional yang dimaksudkan tidak mesti ke Mahkamah Konstitusi, karena ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendesak agar uu (Cipta Kerja) ini dibatalkan,” imbuh dia.

Namun, ia tak menjelaskan langkah konstitusi yang akan diambil itu. Ia hanya menjelaskan soal alasan buruh yang sejak awal paling getol menolak uu itu. Ia menyebut, sejak draft awal UU Cipta Kerja beredar, pihaknya telah membandingkan isinya dengan yang sudah diatur dalam uu yang ada.

“Setelah kami pelajari, banyak sekali yang diturunkan, dihilangkan, didegradasi dari apa yang ada dalam uu existing. Itu lah yang kemudian membuat kaum buruh sangat keras menyatakan penolakannya,” ucap dia.

Ia membantah penolakan dilakukan untuk menghambat investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Penolakan murni dilakukan karena banyak pasal di UU Cipta Kerja yang mereduksi dan mengurangi hak-hak buruh. (*)

BERITA REKOMENDASI