Batas Akhir Terlewati, Ada 21.939 Pejabat Belum Lapor LHKPN

JAKARTA, KRJOGJA.com – Batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2020 telah berakhir pada 31 Maret 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang masuk kategori wajib lapor (WL) segera menyelesaikan kewajibannya kepada KPK.

“Hingga batas akhir penyampaian LHKPN masih terdapat 21.939 wajib lapor (WL) atau penyelenggara negara (PN) yang belum menyampaikan laporan kekayaannya. Dari total 378.072 WL secara nasional, KPK telah menerima 356.133 LHKPN atau 94,20 persen,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Ipi merinci, untuk bidang eksekutif tercatat 94,22 persen dari total 306.217 WL yang telah melaporkan. Bidang yudikatif tercatat 98,27 persen dari total 19.778 WL. Bidang legislatif yaitu 84,84 persen dari total 20.094 WL. Sementara dari BUMN/D tercatat 97,34 persen dari total 31.983 WL.

“KPK juga mencatat per 31 Maret 2021 terdapat 762 instansi dari total 1.404 instansi di Indonesia atau sekitar 54 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 37 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap,” kata dia.

BERITA REKOMENDASI