Bawaslu Ingin Hapus Penegakan Hukum Terpadu

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan pihaknya sedang mengkaji sistem penegakan hukum pidana pemilu yang baru untuk Pemilu 2024. Salah satunya rencana penghapusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Abhan menyampaikan pihaknya berniat mengusulkan agar Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Usulan itu rencananya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Tentu itu yang kami harapkan memang kewenangan penyidikan penuntutan ada di Bawaslu. Sehingga Bawaslu punya penyidik, penuntut sendiri, seperti zaman KPK yamg sebelum undang-undang ini. Jadi perintah sprindik (surat perinta penyidikan) dari Bawaslu, kalau Gakkumdu kan sprindik-nya dari Kapolri," kata Abhan.

Abhan menjelaskan usulan itu muncul dari pengalaman Bawaslu pada Pemilu 2019. Banyak kasus yang sudah diputus Bawaslu untuk masuk jalur pidana, tetapi berhenti di Gakkumdu karena unsur kejaksaan dan kepolisian merasa enggan melanjutkan. (*)

BERITA REKOMENDASI