BBPOM Yogya Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi 2019

JAKARTA, KRJOGJA.com – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta menjadi salah satu unit kerja Badan POM yang meraih penghargaan sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2019  dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Penghargaan diberikan oleh MenpanRB  Tjahyo Kumolo didampingi Kepala BPOM RI Penny K. Lukito pada hari Selasa (10/12) diterima oleh Kepala BBPOM di Yogyakarta Rustyawati.

Kepala BBPOM di Yogyakarta Rustyawati merasa bangga atas penghargaan yang diterima dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh stake holder yang ada di Yogyakarta. Termasuk para pegawai yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini.

"Kami telah merintis BBPOM Yogyakarta sebagai wilayah bebas korupsi sejak tahun 2017. Ada beberapa inovasi yang dilakukan sesuai persyaratan dari Kementerian PAN-RB. Bahkan, pada tahun 2018, kami telah mendaftarkan diri ke Kementerian PAN-RB namun ditolak karena masih ada persyaratan yang dianggap kurang," kata Kepala BBPOM Yogyakarta saat dikonfirmasi KRJOGJA.com.

Menurut  Rustyawati salah satu inovasi yang dilakukan adalah masyarakat bisa melacak permintaan informasi dan hal lain melalui kepada BBPOM Yogyakarta. Pihaknya, akan mengantarkan informasi atau permintaan masyarakat tersebut bila melewati batas waktu serta memberi hadiah. "Layanan informasi atau layanan di BBPOM Yogyakarta biasanya uji laboratorium, pendampingan UMKM terkait produk makanan dan minuman hingga pengaduan konsumen. Masyarakat bisa melakukan tracking sampai mana proses itu dilakukan," tambahnya.

Keterbukaan informasi ini, tambah Kepala BBPOM Yogyakarta dilakukan karena pihaknya telah berkomitmen terhadap service level agreement dan sebagai bentuk keterbukaan informasi. Sedangkan ke depan, BBPOM Yogyakarta bertekad mendapatkan penghargaan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang merupakan kelanjutan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan selama ini.

"Penghargaan WBBM adalah penghargaan dengan lebih tinggi lagi dari Kementerian PAN-RB. Sebagaimana penghargaan WBK penilaian dilakukan secara eksternal sehingga tidak ada manipulasi di dalamnya. Kami optimistis bisa meraihnya (penghargaan WBBM)," pungkas Dra Rustyawati, Apt, Mkes, Apid.

Sebagaimana diketahui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas secara massive sehingga memdapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Kepala BPOM RI Penny K. Lukito (baju putih) saat menunjukkan penghargaan dari Kementerian PAN-RB (Foto : BPOM RI)

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.  "Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, di Jakarta, Senin (09/12).

Ateh mengatakan, fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 dan 2019 adalah pada sektor penegakan hukum yakni di instansi Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Makamah Agung, TNI, serta Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2019 ini pula, pembangunan Zona Integritas juga berfokus pada Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK).

Ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Tahapan tersebut dilanjutkan dengan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Langkah kelima, penetapan predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM. Sedangkan langkah terakhir adalah penyerahan penghargaan WBK/WBBM kepada unit kerja pelayanan tersebut.  Reformasi birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran utamanya yaitu mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Para penerima penghargaan WB/WBM saat berfoto bersama dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto : BPOM RI)

Guna mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, Zona Integritas dibangun sebagai simbol komitmen pelaksanaan reformasi birorkasi di tiap unit kerja. Setiap unit kerja yang berhasil membangun ZI akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya untuk menuju WBK/WBBM. (*)

 

BERITA REKOMENDASI