Bebas Kampanye Hitam, Pilkada Serentak Harus Bersih

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak harus terlibat untuk menjadikan Pilkada serentak bersih dan juga berkualitas. Untuk itu kampanye hitam dan politik uang perlu dilawan.

"Kami sepakat dengan Pak Kapolri, Kejagung dan Bawaslu, Mari kita lawan politik uang dan kampanye hitam," ujar Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (15/1/2018).

Seperti diketahui Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Tujuannya sebagai pengawasan terhadap Pilkada). "Supaya memberikan efek jera kepada masyarakat dan calon kepala daerah yang akan melakukan politik uang," kata Tito.

Mendagri Tjhajo meminta semua pihak harus terlibat untuk menjadikan pesta demokrasi tersebut bersih dan berkualitas."Sekecil apapun harus dihindari, harus kita lawan politik uang dan kampanye hitam, saya yakin Bawaslu bisa secara objektif di backup kepolisian, Gakumdu dan Mendagri agar bisa melawan politik uang," kata Tjahjo.

Mendagri juga meminta masyarakat agar berpolitik secara sehat dan baik. Sebab, kampanye merupakan ajang untuk para calon menyampaikan visi dan misi yang mereka miliki. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar disampaikan dengan cara  positif."Hindari kampanye yang berujar kebencian. Mari kita adu konsep dan gagasan dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Mendagri yakin penyelenggara Pemilu di negara ini cukup baik dalam mengatur dan memberikan pengawasan terhadap Pemilu. Kendati begitu dia menyebut tidak sedikit oknum yang kerap menyalahgunakan. "Mari kita lawan kampanye yang berujar SARA, kebencian, fitnah, saya kira aturannya ada," ujarnya, seraya menyebutkan, Bawaslu, KPU dan DKPP sudah cukup profesional dalam penyelenggaraan Pilkada.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menjamin keamanan selama Pilkada serentak berlangsung, kepolisian telah mendata potensi kerawanan di daerah tertentu. Menurut dia, daerah dengan calon tunggal tanpa lawan relatif lebih aman.

Dengan perkiraan yang relatif aman, kata Tito, pengerahan personel keamanan yang diterjunkan pun menurut dia tidak perlu berlebihan. Dengan demikian, personel yang berlebih dapat dimanfaatkan untuk keperluan atau daerah lain.(Sim/Edi)

BERITA REKOMENDASI