Belum Dibicarakan Parleman, Program Organisasi Penggerak Ditunda

JAKARTA (KR) – Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejauh ini penetapannya belum dibicarakan dengan DPR RI sebagai mitra kementerian, sehingga landasan berkegiatannya masih lemah. Terlebih pemilihan peserta POP ternyata menimbulkan kontroversi, yang menyebabkan organisasi besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memilih mundur dari program. Karena itu sebaiknya pelaksanaan program tersebut ditunda, agar tidak terlalu jauh menimbulkan kontroversi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY, M Afnan Hadikusumo dan Dr Hilmy Muhammad MA, Kamis (23/7) secara terpisah menyatakan keberatan atas hasil seleksi yang dihasilkan. Keduanya yang merupakan wakil konstituen Muhammadiyah dan NU DIY di DPD RI mengharapkan pemerintah bijak terkait pelaksanaan POP yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar.

”Menurut saya program yang baik ini seyogianya ditunda dulu sampai ada pembahasan dengan parlemen. Dan sistem, mekanisme, serta kriteria dalam penentuan calon penerima sebaiknya dibuka secara transparan agar masyarakat menjadi lebih tahu tentang persoalan ini,” ujar Afnan.

Seperti diketahui sebelumnya, Kemendikbud RI telah mengeluarkan daftar organisasi masyarakat (ormas) yang lolos dalam Program Organisasi Penggerak (POP) pada 17 Juli 2020. Menyusul keputusan tersebut, Lembaga Pendidikan (LP) Maíarif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen)

BERITA REKOMENDASI