Beri Pelayanan Bagus, Kemnakar Dapat Penghargaan Dari ORI

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendapat penilaian Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas 10 produk layanan administrasi yang bagus kepada masyarakat antara lain Pelayanan Satu Atap Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Kerena itu, kemarin saya sebagai Irjen menerima penghargaan dari Ombudman RI,” kata Irjen Kemnaker, Sunarno di Jakarta, Rabu (6/12/2017). Kemnaker, imbuhnya, juga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) atas setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2017 karena melampaui target.

“Pad, tahun 2016 kami juga mendapat penghargaan yang sama dari Menteri Keuangan,” kata Sunarno. Kemnaker dalam pelayanan telah membentuk 12 Pelayanan Satu Atap Penempatan (PSAT) Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) di 12 lokasi pada 2017. Hal ini sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat layanan perizinan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno mengatakan, tahun 2017 telah membentuk PLSA TKLN di Kabupaten Kupang, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenagggara Timur (NTT), Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, dimana keempatnya di Provinsi NTB, Tulungagung, Cilacap, Kendal, Jawa Tengah dan di Pati Jawa Timur.

Pada 2016,  PSA juga telah dibentuk di Gianyar (Bali), Sumba Barat Daya (NTT), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Entikong (Provinsi Bangka Belitung) Surabaya (Jatim) dan Mataram (NTB). Dengan adanya PSA-TKLN ini,  menurut Soes, diharapkan bisa mempermudah, mempercepat, ‎dan menekan ongkos pengurusan izin bagi TKI yang ingin bekerja di luar negeri.

Selama ini, jelasnya, untuk mengurus izin tersebut TKI memanfaatkan jasa calo sehingga pada ujungnya merugikan TKI. "Dalam PSA ini, ada petugas terkait yang melayani urusan TKI secara terpadu dari Kemnaker, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota karena pengurusan izin berkaitan dengan KTP, Ditjen Imigrasi, Kepolisian, Pemda, SKPD dan lain-lain," tandas Soes. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI