BI-Kemenhub Integrasikan Sistem Pembayaran Angkutan Umum

JAKARTA, KRJOGJA.com – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sepakat mengembangkan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi. Dengan integrasi ini, nantinya masyarakat dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagi moda transportasi, darat, laut, udara, perkeretaapian, transportasi antara moda, serta perkarkiran dan jalan berbayar.
         
Pelaksanaan integrasi sistem pembayaran elektronik tersebut, dimulai dari wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Integrasi ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (06/09/2017).

Selain penandatangan kesepakatan bersama Kemenhub dan BI, juga dilakukan perjanjian kerja sama antara BI dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tentang Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Bidang Transportasi di Wilayah Jabodetabek. Pada kesempatan yang sama juga telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah operator transportasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sistem ini akan menjadi solusi dari persoalan sistem pembayaran moda transportasi yang masih belum terintegrasi dan beberapa dilakukan secara manual. Sistem ini juga mempercepat proses pembayaran angkutan umum dan nantinya ini akan menjadi basis data terkait angka pergerakan penumpang angkutan umum, sehingga dapat diketahui angka kebutuhan angkutan umum di suatu wilayah.

"Sistem pembayaran ini tentunya menjadi solusi dan pasti juga memberikan suatu basis yang baik bagi kita dalam mendapatkan data yang akurat berkaitan jumlah pergerakan, darimana, kemana, sehingga kita dapat menganalisis secara lebih cermat mana-mana saja daerah yang harus diperbaiki dan improve,” kata Menhub.

Menhub menambahkan, integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi satu kartu tersebut juga akan memudahkan operator transportasi, sehingga diharapkan sistem pembayaran ini dapat diterapkan di seluruh operator transportasi. “Bagi operator transportasi penggunaan sistem ini akan memudahkan karena pengumpulan pendapatannya akan cash less. Artinya tidak ada yang tercecer. Saya juga mengusulkan banyak operator-operator swasta yang segera diikutkan agar ini menjadi lebih baik,” kata Budi Karya Sumadi.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menjelaskan, sistem pembayaran elektronik dengan satu kartu ini nantinya tidak hanya untuk pembayaran angkutan umum saja tetapi juga untuk pembayaran fasilitas lainnya. “Ini juga akan diperluas untuk meyakinkan sistem transportasi termasuk perparkiran. Nanti rencana akan ada electronic route pricing,” ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut Agus, selaras dengan rencana pemberlakuan pembayaran non tunai pada seluruh ruas-ruas jalan tol di Indonesia yang akan diberlakukan pada 31 Oktober 2017. Integrasi ini juga akan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran non tunai. (Imd)

BERITA REKOMENDASI