BI Pertahankan Tingkat Suku Bunga Acuan 3,50 Persen

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen.

“Keputusan ini diambil karena perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis (10/02/2022).

Dikatakan BI juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, melalui berbagai langkah yakni memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Mempertegas normalisasi kebijakan likuiditas yang diumumkan pada tanggal 20 Januari 2022 melalui Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah.

Kenaikan secara bertahap GWM Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional) yang saat ini sebesar 3,0 persen dengan pemenuhan secara rata-rata dan 0,5 persen secara harian berlaku mulai 1 Maret 2022, GWM dinaikkan 1,5 persen sehingga menjadi 5,0 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan remunerasi sebesar 1,5 persen terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 4,0 persen dari DPK.

Berlaku mulai 1 Juni 2022, GWM dinaikkan 1 persen sehingga menjadi 6,0 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan remunerasi sebesar 1,5 persen terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 5,0 persen dari DPK.

Berlaku mulai 1 September 2022, GWM dinaikkan 0,5 persen, sehingga menjadi 6,5 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan remunerasi sebesar 1,5 persen terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 5,5 persen dari DPK.

Adapun penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah untuk BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) yang saat ini sebesar 3,0 persen dengan pemenuhan secara rata-rata dan 0,5 persen secara harian menjadi sebagai berikut. Berlaku mulai 1 Maret 2022, GWM dinaikkan 0,5 persen sehingga menjadi 4,0 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 1,5 persen terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 3 perswn dari DPK.

Berlaku mulai 1 Juni 2022, GWM dinaikkan 0,5 persen, sehingga menjadi 4,5 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 1,5 persen terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 3,5 persen dari DPK.

Berlaku mulai 1 September 2022, GWM dinaikkan 0,5 persen, sehingga menjadi 5 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 1,5 persen terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 4 persen dari DPK.

Memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata sampai dengan sebesar 1 persen, mulai berlaku 1 Maret 2022. Memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman perbandingan spread suku bunga kredit perbankan terhadap negara kawasan.

Meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta per transaksi, berlaku sejak 1 Maret 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS) sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama, khususnya Asia.

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi global 2022 diprakirakan sesuai dengan proyeksi sebelumnya sebesar 4,4 persen. Volume perdagangan dan harga komoditas global diprakirakan masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Namun perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian pasar keuangan yang meningkat sejalan dengan rencana percepatan kebijakan normalisasi negara maju, terutama AS dan Kawasan Eropa, sebagai respons peningkatan tekanan inflasi akibat gangguan rantai pasok dan kuatnya permintaan, kenaikan penyebaran Covid-19 varian Omicron, serta meningkatnya tensi geopolitik.

Sementara perekonomian domestik diprakirakan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7-5,5 persen pada 2022, didukung oleh percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Sedangkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik.

NPI pada 2021 diprakirakan mengalami peningkatan surplus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus sekitar 0,3 persen dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat. Kinerja terkini menunjukkan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik terus berlanjut, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net inflows sebesar 1,1 miliar dolar AS sampai dengan 8 Februari 2022.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Januari 2022 tetap tinggi, yakni 141,3 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kinerja NPI pada 2022 diprakirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang diprakirakan tetap rendah dalam kisaran 1,1 – 1,9 persen dari PDB. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI