BKKBN Misi Percepatan Penurunan Stunting, Ini Strateginya 

Editor: Agus Sigit

JAKARTA, KRjogja.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tenggat waktu 2,5 tahun untuk menurunkan angka stunting di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Tentu kita tidak ingin dalam bentuk wacana, karena waktunya sudah tidak ada lagi. Waktunya jujur tinggal 2,5 tahun untuk menurunkan 27,67 % menjadi 14 %. Jadi benar-benar waktu yang sangat mepet karena Juni-Juli 2024 sudah close harus dihitung berapa stunting,” ungkap Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN pada saat Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Jumat (03/09) melalui platform zoom meeting.

BKKBN sebagai perpanjangan tangan dari pemeritah telah merumuskan 5 (lima) pilar strategi yang akan dipakai untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia.

“Adapun pilar-pilar tersebut adalah pertama peningkatan komitmen visi, kepemimpinan mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa, kedua adalah pilar peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.  Kemudian yang ketiga adalah peningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, keempat peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat dan yang kelima adalah penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi,” jelas Kepala BKKBN.

Kondisi yang terjadi di Indonesia, banyak masyarakat yang terlambat mengetahui bahwa anaknya mengalami stunting. Oleh karena itu, BKKBN mengupayakan pendeteksian dan pencegahan stunting dilakukan mulai dari sebelum hamil yaitu pra konsepsi pernikahan yang diinisasi BKKBN bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Pra konsepi pernikahan ini disiapkan dalam bentuk aplikasi yang nantinya dapat menghimpun data pribadi calon pengantin.

Kepala BBKN menyampaikan bahwa nantinya 3 (tiga) bulan sebelum menikah, calon pengantin hendaknya mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mengisi data melalui aplikasi. Data yang diisikan oleh calon pengantin merupakan skrining awal agar BKKBN dapat mengetahui status nutrisi perempuan yang akan menikah, sehingga BKKBN dapat memberikan respon atau pun masukan dalam bentuk pembekalan kepada pihak terkait.

Pencegahan stunting tidak berhenti pada pasca pra nikah saja, seperti yang disampaikan oleh Kepala BBKN bahwa nantinya program penurunan stunting akan berlanjut sampai pasca nikah. Jika pada pra nikah akan dilakukan skiring awal dan pendampingan maupun pembekalan kepada calon pengantin, pasca nikah BKKBN akan melakukan skrining keluarga yang berisiko stunting dan memperikan pendampingan sekaligus pembinaan.

 

Oleh : Shahara Imara Id’ha

(Mahasiswi Komunikasi dan Konseling Islam – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

BERITA REKOMENDASI