BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Honorer di Kemenlu

JAKARTA (KRjogja.com) – Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, perlindungan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak seluruh pekerja, baik pekerja Penerima Upah (PU) maupun pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di dalamnya, tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Kementerian dan Lembaga  Negara seperti di Sekretariat Jendral Kementerian Luar Negeri RI.

"Program yang diikutkan untuk tenaga honorer ini adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKm), jumlahnya secara bertahap akan terus di tingkatkan," kata Agus yang didampingi Direktur Perluasan Kepesertaan dan HAL, E. Ilyas Lubis dalam acara HUT RI ke 71 serta HUT Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI ke 71  di Jakarta, Jumat (19/08/2016).

Agus berharap langkah perlindungan tenaga honorer dan kerjasama ini mendukung perluasan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan akan di ikuti oleh Kementerian dan Lembaga Negara lainnya.

“Ini karena program BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak seluruh pekerja, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengikutkansertakan  pekerja kepada program BPJS Ketenagakerjaan," tegas Agus. Ia menambahkan, secara nasional total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2016 sebanyak 347.285 Perusahaan atau 99.22% dari target 2016 dengan jumlah Tenaga kerja sejumlah 19.924.437 orang atau 90.90%.

Sebelumnya BPJSTK telah menjalin kerjasama dengan Kemenlu untuk melaksanakan diseminasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada para Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) yang beraktifitas di Indonesia. (Ful)

 

 

 

BERITA REKOMENDASI