BPJS TK Jamin Pekerja Rentan Lewat Program JKK-JKm

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktur Pengembangan Strategis & TI BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Sumarjono mengatakan, kepesertaan pekerja rentan sangat memprihatinkan karena upah mereka tidak mencukupi untuk membayar iuran meski besarannya secara nominal relatif kecil.

"Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak terkait mengkaji kepesertaan 27 juta pekerja rentan (pekerja informal) menjadi peserta jaminan sosial (jamsos) dengan menggunakan sumber dana lain atau di luar pemberi kerja/pengusaha," tutur Sumarjono di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Terkait hal itu, sebelumnya dalam focus group discussion (FGD) dengan kalangan pemerintah, akademisi, pengusaha dan lainnya untuk mencari solusi bagi pekerja rentan tersebut. Permasalahannya, kata Sumarjono, sebagian besar upah yang diterima habis untuk makan, transportasi, bayar kontrakan dan keperluan lainnya.

Sementara, jika mereka sakit atau mengalami kecelakaan kerja, maka langsung jatuh miskin absolut karena upah yang dimiliki tidak mencukupi untuk pengobatan. "Jadi, kepesertaan mereka dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) adalah jaring pengaman agar sekeluarga tidak jatuh miskin," ujar Sumarjono.

Peneliti LPEM FEB UI/Kepala Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI Teguh Dartanto pada kesempatan yang sama mengatakan terdapat 27 juta pekerja rentan sehingga merancang kepesertaan mereka secara bertahap. Pasalnya 10 persen pekerja berupah terendah maka dibutuhkan anggaran Rp 1,3 triliun dalam setahun. Ia menilai angka itu relatif kecil atau 0,05 persen dari APBN 2019.

Terhadap masalah itu, Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas Maliki, ST, MSIE, PhD, mengatakan perlu skala prioritas untuk mengatasi pekerja rentan. Dari sudut anggaran, jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan APBN, namun harus dikaji juga dari sudut upaya mencegah penduduk jatuh ke kategori miskin jika mengalami kecelakaan, lalu sakit, cacat atau meninggal. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI