BPJS TK Pastikan Kualitas Layanan Terbaik Bagi PMI

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), Krishna Syarif menyatakan, pihaknya akan terus memastikan kualitas layanan yang terbaik bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) terkait dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan terhitung efektif mulai 1 Agustus 2018.

"Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia," tutur Krishna dalam acara simposium Program Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran, di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Ia menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan simposium kali ini juga tidak lepas dari keseriusan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan layanan dan perlindungan bagi para PMI. Lewat simposium ini, BPJS Ketenagakerjaan mendengarkan secara langsung keluhan dan masukan dari PMI, pengamat, pemangku kepentingan dalam rangka memperbaiki kualitas manfaat dan infrastruktur serta proses layanan di dalam negeri, luar negeri maupun secara digital.

Krishna berharap sarana bertukar pikiran dan diskusi yang dilakukan ini dapat menghasilkan rumusan ataupun strategi yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak. "Tentunya ini juga akan menjadi hasil yang positif bagi para PMI kita yang akan ataupun sedang bekerja di luar negeri," katanya.

Pada kesempatan ini disebutkan bahwa setelah satu tahun berjalan, sebanyak 398.326 PMI yang terdiri atas 144.837 Calon PMI yang sedang melakukan pelatihan dan persiapan kerja dan 253.489 PMI yang telah bekerja di luar negeri sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Dengan demikian, seluruh pekerja Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, saat ini telah mendapatkan kesetaraan perlindungan jaminan sosial yang merupakan perwujudan atas hadirnya negara bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI)," tandas Krishna. Untuk diketahui dalam simposium ini  menghadirkan pembicara dari Komisi IX DPR RI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Migrant Care, Asosiasi terkait, dan perwakilan PMI dari Taiwan.

"Kami ingin kehadiran Negara dan Pemerintah melalui sosialisasi dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar dibutuhkan dan dirasakan PMI di setiap negara, termasuk calon PMI sebelum keberangkatan di setiap titik layanan di tanah air," tegas Krishna. (Ful)

 

 

BERITA REKOMENDASI