BPNT 2018 Diperluas, Tahap Awal Bidik 24 Kabupaten/Kota

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah akan memperluas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun ini hingga mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk tahap awal, perluasan BPNT tersebut direncanakan akan dilaksanakan di 24 Kabupaten/Kota.

Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Persiapan Perluasan BPNT 2018, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di kantor Menko PMK Jakarta,Selasa (20/3 2018) menginstruksikan agar Kementerian Sosial segera mengejar target 10 juta KPM hingga akhir tahun ini. 

Menko Puan menjelaskan perluasan wilayah BPNT juga akan menyasar pada 24 Kabupaten/ Kota pada tahap awal. Kabupaten/ Kota tersebut diantaranya, Kota Banda Aceh, Kota Solok, Kota Bengkulu, Kota Metro, Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpinang, Sukabumi, Bandung, Garut, Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Boyolali, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Malang, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Tangerang, Tabalong dan Kota Tarakan. 

Menurut Menko Puan Ke 24 Kabupaten/ Kota ini telah siap melaksanakan BPNT karena sudah selesai verifikasi data, kesiapan bank penyalur dan telah memenuhi jumlah e-warong yang diperlukan. Perluasan BPNT tersebut didorong oleh survey yang menyebutkan sebanyak 95% KPM puas dengan perluasan BPNT.

“Pemerintah tengah mempertimbangkan dan mengkaji terkait waktu perluasan BPNT tersebut. Jika semua penyelenggaraan penyaluran Bansos Rastra dan BPNT berjalan baik maka secepatnya perluasan BPNT itu dapat berjalan," ungkap Menko Puan Maharani.

Sebagai gambaran, kata Menko Puan realisasi penyaluran Bansos Rastra per 18 Maret mencapai 97%. Provinsi yang telah mencapai penyaluran 100% tercatat 18 provinsi. Sebaliknya, provinsi yang belum mencapai penyaluran 100% tercatat 16 provinsi. Untuk BPNT sendiri, seluruh KPM telah menerima KKS. Adapun transfer dana BPNT ke rekening KPM tanggal 25 tiap bulan juga telah terealisasi. 

Menko Puan menilai, penyaluran bantuan sosial pangan (Bansos Rastra dan BPNT) per 19 Maret 2018 sudah lebih baik dibandingkan bulan Februari lalu. "Pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam perluasan program BPNT, khususnya terkait pemutakhiran data penerima dan penyaluran yang tepat waktu," jelasnya.

Menko Puan berharap agar Himbara juga dapat menambah kekurangan e-warong. Kepada Kementerian Dalam Negeri dipinta agar daerah dapat mempercepat membentuk Tikor Bansos Pangan. Adapun sosialisasi Bansos Pangan juga harus dilaksanakan secepatnya ke seluruh wilayah secara berjenjang, kepada Pemda, pendamping, e-warong dan KPM. (Ati)

BERITA REKOMENDASI