BPOM: Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar Obat Herbal

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito mengatakan Indonesia berpotensi memimpin pasar obat herbal terutama di lingkungan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) karena memiliki sediaan bahan baku yang besar.
   
"Upaya itu diinisiasi tahun ini agar membuat suatu forum bersama atau konsorsium untuk obat herbal berbahan alami," kata Penny di sela konferensi pers "The First Meeting of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation" di Jakarta, Senin, (19/11 2018)

Obat herbal bisa menjadi alternatif bagi masyarakat global yang memberi jaminan kesehatan. Indonesia dapat unggul karena memiliki potensi keanekaragaman hayati yang bisa diolah menjadi produk herbal yang diminati pasar. Berkaca dari kesuksesan China dan India dalam menggarap produk agar laku, Penny mengatakan Indonesia bisa meniru kisah sukses dua negara dalam memajukan industrinya dengan interaksi lintas sektor yang bersinergi.
   
BPOM sebagai regulator obat dan makanan di Indonesia, kata dia, telah menjalin nota kesepahaman dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar inovasi-inovasi dalam industri bisa dikapitalisasi dengan baik.
   
"Melalui nota kesepahaman ini, kami bersinergi untuk melakukan pengawalan penelitian dan pengembangan obat dan makanan di Indonesia serta membangun sinergi kebijakan nasional dan regulasi dalam pengembangan obat dan makanan sehingga hasil penelitian dapat dihilirisasi atau dikomersialisasi," kata dia.
   
Selain itu, Penny mengatakan pengembangan obat herbal agar mampu memenangi pasar harus dibarengi dengan kerja sama lintas sektor seperti unsur perguruan tinggi, pusat penelitian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan lainnya.
   
"Perlu agar suplai bahan bahan baku terjamin karena industri tidak bisa berkembang tanpa bahan baku untuk jamu dan obat herbal. Regulasi juga harus ada untuk memberi kepastian standar prosedur dan jaminan hukum," katanya. (Ati)

BERITA REKOMENDASI