Bulog Gandeng TNI-Polri, Spekulan Beras Mulai ‘Was-was’

JAKARTA, KRJOGJA.com – Para spekulan harga beras dan penimbun mulai ketar-ketir atas gebrakan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Pasalnya, dalam waktu dekat mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu akan segera mengevaluasi mitra penyalur beras untuk mencegah para spekulan harga maupun penimbun beras bermain-main.

"Evaluasi ini penting untuk mencegah permainan harga, beredarnya beras oplosan, sekaligus menjaga mutu beras tetap sesuai standar Bulog," kata Buwas, panggilan akrab Budi Waseso di Jakarta, Jumat (4/5/2018). Mengenai evaluasi itu, menurut Budi Waseso, tentu dilakukan terhadap mitra- mitra Bulog. Hal yang sama dilakukan terhadap jejaring Bulog yang selama ini bekerja sama untuk menyalurkan, sebagai penyalur maupun sebagai pedagang.

"Jadi, mitra-mitra kami akan dievaluasi karena harus sesuai dengan ketentuan beras yang dari kita ini harus sampai kepada masyarakat tidak ada perubahan, tidak boleh ada pengoplosan, juga mutunya harus jelas. Tentunya harus sesuai dengan kita, mutu dan keamanan buat masyarakat di lapangan," tegas Budi Waseso.

Selain itu Budi Waseso menyebutkan, Perum Bulog akan mengevaluasi jalur distribusi beras dari petani hingga ke konsumen. Langkah evaluasi dilakukan dengan harapan bisa menguntungkan petani yang selama ini menjual gabah dengan harga rendah. Jadi, dalam hal ini Bulog akan memangkas sistem atau birokrasi pembelian dan penyerapan. "Jatuhnya, karena dari tangan ke tangan dan seterusnya, maka sangat tinggi jatuhnya. Padahal di petani sangat murah. Jadi, kami nanti ambil bagaimana hubungan jaringan dari kami bisa langsung ke petani, tidak ada yang dirugikan petani juga mendapatkan keuntungan karena harganya nggak bisa dimainkan oleh tengkulak," tutur Budi Waseso.

Bulog, lanjutnya, akan memutus rantai sistem pengijon (pengusaha yang membeli tanaman belum dipanen dengan harga miring). Bulog, menurut Budi Waseso, juga berencana menggandeng TNI dan Polri untuk mengamankan stabilitas harga beras dengan cara menempatkan stok beras di Polsek hingga Koramil.

Melalui kerja sama ini, diharapkan distribusi dan stabilitas harga beras ke seluruh wilayah Indonesia akan merata. "Untuk itu, saya akan melibatkan koperasi atau kekuatan dari TNI-Polri yang ada di wilayah desa sehingga nanti stok beras ada di Polsek, di Koramil. Jadi jelas aman," katanya seraya menyebutkan, Bulog akan mengedrop beras-beras itu di Polsek dan di Koramil di sentra-sentra masyarakat, sehingga tidak ada yang mempermainkan harga.

Kerja sama ini, tegas Budi Waseso, dinilai dapat memutus mata rantai distribusi beras yang mengakibatkan adanya tengkulak bermain-main dengan harga beras. Terhadap rencana ini, ia menyebutkan, sudah disampaikan ke Pimpinan TNI dan Polri secara lisan.

"Hal ini mempermudah masyarakat dan aman karena tidak bisa dipermainkan. Jadi, stabilitas harga bisa terjamin karena mungkin berubah harga itu (di tengkulak liar)," kata Buwas sambil menandaskan, harga, standar dan mutu beras yang ditempatkan di Polsek dan Koramil juga sudah ditentukan oleh Bulog. Beras juga akan dikemas dengan ukuran 0,25 kg agar seluruh masyarakat mampu menjangkau.

Budi Waseso mengatakan demikian, karena dari tangan Bulog langsung ke Polsek dan Koramil untuk diedarkan pada masyarakat dengan standar harga yang sudah ditentukan. Jadi, nanti tidak ada kelangkaan, tidak ada kenaikan. Karena itu ia nanti membuat bagaimana istilahnya beras renceng yakni beras yang dikemas 0,25 kg sehingga orang kalau butuh hanya punya uang Rp 2.000 ya tetap bisa beli beras untuk makan hari itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (2/5/2018) menggelar rapat membahas pasokan pangan jelang Ramadan. Selain menteri, salah satu pejabat yang hadir dalam rapat itu Dirut Perum Bulog Budi Waseso yang belum lama menjabat.

Buwas mengatakan, dalam rapat tersebut Presiden Jokowi memberi arahan kepada Bulog untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga beras. Untuk itu dalam beberapa minggu ke depan, Bulog akan melakukan pengecekan stok pangan, termasuk beras di seluruh gudang milik BUMN urusan pangan ini.(Ful)

BERITA REKOMENDASI