Calon Hakim Tipikor Setuju Hukuman Mati Koruptor

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), Ansori masih setuju dengan penerapan vonis hukuman mati terhadap terdakwa kasus tipikor. Ketentuan hukuman mati tercantum dalam UU Tipikor.

"Masih setuju (vonis hukuman mati diterapkan pada koruptor)," kata Ansori saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Calon hakim ad hoc Tipikor.

Dia menyampaikan bahwa konvensi internasional saat ini memiliki semangat untuk menghapuskan hukuman mati. Namun, menurutnya, regulasi di Indonesia masih membuka peluang hakim untuk menjatuhkan vonis berupa hukuman mati terhadap terdakwa kasus tipikor.

Ansori berkata, kemungkinan itu lahir bila seorang terdakwa sudah melakukan tipikor berulang kali dan bila negara dalam keadaan yang darurat atau perekonomian yang sulit. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

"Sekalipun dalam praktik tipikor itu belum pernah diterapkan, tapi UU (Pemberantasan) Tipikor masih menganut secara normatif hukuman mati tetap ada, termasuk dalam revisi KUHP masih dikenal hukuman mati," kata Ansori.

Penerapan hukuman mati terhadap koruptor pernah menjadi perbincangan di publik setelah Presiden Joko Widodo berkata bahwa hukuman mati bagi pelaku tipikor bisa saja diterapkan jika menjadi kehendak masyarakat. (*)

BERITA REKOMENDASI